Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

pada awalnya inovatornya bukan pemerintah, misalnya pemerintahnya
sebenarnya punya inisiatif yang tidak cukup berpihak tapi karena partisipasi
dan tekanan dari berbagai pihak kemudian perda itu menjadi perda yang
relatif positif, saya ingin diberi pengalaman soal itu.
Yang kedua soal dokumen mati. Banyak perda yang tidak bisa diimplementasikan
sehingga menjadi dokumen mati. Bagaimana sebaiknya kita mensikapi ini, pertama
kalau perda itu ternyata menguntungkan atau merugikan pihak-pihak tertentu
semestinya dia menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi karena tidak bisa
dilaksanakan itu menjadi tidak punya efek apa-apa, apakah ini harus dibatalkan
atau dicuekin saja.
Terimakasih.
3.
Muardi Roso Djatmiko dari LBBM Unisba Bandung.
Saya terfokus pada pembicara terakhir. Tapi sebelumnya dari pembicara yang
tadi mengemukakan pendapat terkesan banyak perda yang tidak berpihak pada
kepentingan saya kira ini musti mendapatkan perhatian, oleh karena begini,
saya kuatir mungkin 2 atau 3 perda bermasalah tetapi lalu dari 2 dan 3 tadi itu
digeneralisir sehingga perda-perda banyak yang bermasalah yang tidak berpihak
kepada masyarakat, ini saya pikir musti dikritisi hal tadi dan saya melihat tentang
retribusi, sesungguhnya kalau itu dikemukan itu kan larinya juga ke arah PAD
yang larinya juga bagaimana pengumpulan tadi itu ditujukan kepada kepentingan
masyarakat setempat.
Sepanjang perda itu tidak bertentangan dengan kebijakan dalam bentuk PP, ini
musti dicermati betul. Saya kuatir bahwa forum besar seperti ini lalu kesimpulannya
banyak perda yang tidak produktif untuk kepentingan masyarakat. Tentunya
harus jeli kita menghadapi hal tadi.
Tentang sumber daya alam dari pembicara terakhir. Sumber daya alam yang
dimaksud itu yang mana, ini tentang hutan, pertambangan, minyak dan gas bumi,
kebetulan saya tadi punya waktu banyak saya sempat baca makalah Ibu dan
Bapak itu bias. Apa yang dimaksud sumber daya alam, hutan kah, minyak kah,
pertambangan yang mana. Khusus tentang hutan ini ada 2 aturan. Untuk Jawa
dan Madura pengaturannya berbeda dengan luar Jawa dan Madura, ini sudah
ratusan tahun dan khusus Jawa dan Madura ini mempunyai peraturan khusus.
Ini ada hal penting terkait sumber daya alam kiranya oleh panitia bisa dicatat
sumber daya alam ini ada kontradiksi mendasar, konkrit antara Pasal 33 ayat 3
dengan Pasal 18 ayat 5, terjadi atau saya sebutkan dua pasal yang tidak konsisten.
Sumber daya yang satu dikuasai oleh negara, Pasal 33 ayat 3; sementara Pasal 18
ayat 5, daerah mempunyai kekuasaan mengacu pada otonomi daerah yang seluasluasnya.
Kalau didalam aturan dasar sudah tidak konsisten bagaimana
88