Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dari hasil pengamatan tentang kondisi pengawasan yang berlangsung
diperoleh gambaran bahwa implementasi Perda No. 4 tahun 2002 dinilai telah
banyak memberikan kontribusi positif bagi setiap Unit/ Badan/ Dinas sebagai
Penyelenggara Pemerintahan di Daerah untuk melakukan penataan dan perbaikan
terhadap kinerja aparaturnya. Hasil-hasil temuan atas penyimpangan yang terjadi
tidak sekedar menjadi bahan informasi dalam perbaikan kebijakan pengawasan,
melainkan dalam proses pembenahan kinerja aparatur pemerintah hasil temuan
tersebut menjadi bahan tindak lanjut dalam pemberian sangsi. Sesuai Pasal 17
Perda Nomor 4 Tahun 2002 dengan tegas dinyatakan bahwa tindak lanjut hasil
temuan dapat berupa;
1.
2.
3.
4.
5.
Tindakan administratif sesuai Peraturan Perundangan
Tindakan tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi
Tindakan tututan perdata
Tindakan tuntutan perbuatan pidana, dan
Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
4.2 Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2, 3, 4 Tahun
2002
Bila dikaji lebih jauh implementasi Peraturan Daerah Nomor 2, 3 dan 4 Tahun 2002
Kota Gorontalo, sangat jelas termuat dalam peraturan tersebut masyarakat Kota
Gorontalo diberi peluang dan ruang yang lebih luas untuk terlibat dan melibatkan
diri dalam proses pembangunan daerah.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002, kedudukan warga masyarakat
mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Gorontalo memiliki
peran strategis dalam penentuan prioritas kegiatan pembangunan daerah. Ruang
yang demikian luas itu tampak dari keterlibatan warga masyarakat dalam proses
penyusunan rencana sampai dengan pengambilan keputusan strategis mengenai
penentuan prioritas kegiatan dalam pembangunan. Keterlibatan dan partisipasi
aktif masyarakat mulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan
Tingkat Kota Gorontalo turut mewarnai setiap pengambilan kebijakan publik yang
diakumulasi melalui hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan.
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang digelar di semua tingkatan
wilayah baik Kelurahan, Kecamatan dan Kota adalah sebuah representasi dari
adanya kemauan dan keinginan yang kuat Pemerintah Kota Gorontalo untuk
mendorong terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat. Kondisi ini pada
hakekatnya merupakan amanat konstitusi (PERDA) yang mengandung makna
agar warga masyarakat menyadari bahwa prioritas kegiatan pembangunan yang
sudah ditetapkan melalui Musrenbang adalah benar-benar lahir dari sebuah
kesepakatan bersama, adil dan merata.
Mengingat demikian besarnya ruang yang diberikan kepada masyarakat sesuai
amanah Perda tersebut diatas, maka masyarakat pun menghendaki perlunya
119