Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

dirintis oleh daerah dapat dilaksanakan tanpa adanya pengalihan kewenangan
bidang keuangan dan administratif yang dimungkinkan oleh desentralisasi.
Perpanjangan desentralisasi hingga tingkat kecamatan dan desa memungkinkan
reformasi disesuaikan dengan kondisi setempat melalui gagasan dan kelompok
baru serta partisipasi warga yang lebih tinggi.
Pada kasus CLCC, kebijakan Manajemen berbasis Sekolah dan Kurikulum berbasis
Kompetensi (School-Based Management and Competency-Based Curriculum
Policies) memungkinkan staf pengajar untuk menyesuaikan kurikulum dengan
kebutuhan setempat juga untuk merancang, mengembangkan dan mengelola
penyediaan pelayanan. Para guru mulai menghasilkan banyak ide yang disesuaikan
dengan kondisi setempat dan pengawas sekolah menyusun rencana di mana para
kepala sekolah dan guru dapat saling mengevaluasi masing-masing sekolah melalui
mekanisme pertemuan kelompok kerja kepala sekolah.
Kebijakan nasional mengenai
pengelolaan air bersih berbasis
masyarakat memungkinkan
adanya pengelolaan sarana
air bersih oleh warga desa
di bawah naungan proyek
WSLIC-2. Warga desa dapat
menentukan sendiri jumlah
dan lokasi tangki air yang
harus dibangun, untuk
menjamin jangkauan dan
akses. Sementara itu, Tim
Kerja Proyek dan Unit Pengelola Sarana yang dipilih secara langsung, menjamin
keterlibatan warga desa dalam pelaksanaan proyek.
Pada banyak kasus, kelompok
baru yang dibentuk terbukti
sangat penting dan bahkan
sangat menentukan dampak
positif dari reformasi yang
terjadi. Contohnya, BIGS
yang didirikan oleh seorang
individu dengan semangat dan
idealisme tinggi, pada saat
ruang gerak politik terbuka
lebar sehingga individu
tersebut dapat “membuat
perubahan” terhadap kualitas pemerintahan yang rendah di kota Bandung. Dimana
LSM daerah seperti BIGS sudah pasti akan mendapat masalah politik yang besar
pada sebelum desentralisasi.
50