Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Advokasi tidak berhenti sampai disitu. INISIATIF kemudian memanfaatkan
jalur DPRD sebagai pengusul. Hal ini dimungkinkan ketika ada satu kesempatan
yang memungkinkan INISIATIF untuk berinteraksi dengan DPRD Kabupaten
Bandung. Selama ini memang INISIATIF tidak mempunyai sedikitpun akses ke
DPRD. Berhasil memperkenalkan konsep pengembangan otonomi desa melalui
desentralisasi kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke desa ini pada salah satu
anggota DPRD, kemudian beliau memperjuangkannya di DPRD agar konsep tersebut
diadopsi. Hasilnya, konsep tersebut diterima oleh DPRD dan diusulkan untuk
dibahas dengan menggunakan hak inisiatif DPRD. Proses legislasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Kabupaten pada
Desa (desentralisasi kewenangan) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa (desentralisasi fiskal) pun
dimulai.
Pembahasan di DPRD berjalan tidak selancar yang diharapkan. Tidak sedikit
hambatan yang dihadapi, mulai dari belum dikenalnya konsep otonomi desa,
perbedaan persepsi diantara anggota DPRD, munculnya surat palsu yang berisi
penolakan dari APDESI, bentrok dengan momen Pilkada, dan lain-lain. Hambatan
terbesar adalah, seperti juga yang terjadi sebelumnya, resistensi dari Bagian
Otonomi Daerah (yang juga tergabung dalam Tim Asistensi). Dari tiga kali Bagian
Otonomi Daerah diundang panmus DPRD dalam pembahasan kedua raperda,
mereka secara eksplisit menolak konsep otonomi desa. Selain itu, mereka juga
selalu berusaha untuk menghilangkan substansi-substansi penting dari kedua
raperda tersebut yang mengancam hilangnya roh otonomi desa yang diakomodasi
di dalamnya.
Namun apapun perubahan substansi, penghilangan atau pun penambahan, yang
terjadi pada saat pembahasan, baik yang melibatkan Bagian Otonomi Daerah,
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, Kepala Desa, atau
pun Akademisi Perguruan Tinggi, selalu dapat diakhiri dengan kesepakatan tanpa
menghilangkan esensi pengembalian otonomi desa dari kedua raperda tersebut.
Setelah pembahasan yang panjang dan melelahkan, yang diwarnai dengan beberapa
kali deadlock pada saat terakhir pembahasan dengan Tim Asistensi, akhirnya
pada tanggal 14 Januari 2006 pembahasan pada tingkat panmus diakhiri. Hasil
akhir pembahasan dalam kedua draft tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4 dan
Lampiran 5. Setelah saat itu, INISIATIF tidak lagi terlibat karena ”bola telah
bergulir ke lapangan lain”.
Pada tanggal 23 Januari 2006 kedua raperda tersebut diajukan oleh Panmus
DPRD dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung untuk disahkan
menjadi Peraturan Daerah. Sidang paripurna DPRD tersebut merupakan saat
paling menentukan nasib kedua raperda. Seperti juga pada saat pembahasan, pada
pembahasan kedua raperda dalam sidang paripurna berjalan alot. Sidang paripurna
berjalan cukup alot dan melelahkan. Pada sidang tersebut, yang pertama dibahas
adalah Raperda Alokasi Dana Perimbangan Desa. Selain masalah dasar hukum,
134