Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

1. Dinamika Implementasi Perda Pelayanan Publik
di bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan SDA
yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin, Perempuan dan
Anak, serta Masyarakat Tertinggal di
Provinsi Lampung dan Jawa Tengah
Abstrak
Tulisan yang merupakan rangkuman penelitian “Dinamika Implementasi Perda
di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung,” dimaksudkan untuk memotret
cerminan manifestasi otonomi dengan mengkaji koherensi isi dan implementasi
Perda pelayanan publik pasca UU No. 22/1999 yang sangat desentralistik, terutama
yang terkait dengan pengaturan isu kesehatan, ketenagakerjaan dan SDA (Sumber
Daya Alam) yang berpihak pada sasaran masyarakat miskin, perempuan, anak, serta
kelompok marjinal lainnya. Temuan penelitian menunjukkan kekuasaan baru di
bawah rezim desentralistik ternyata belum sepenuhnya diimplementasikan dalam
regulasi daerah yang berorientasi memberikan pelayanan pada sektor isu, yang
berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat. Semua Perda didominasi oleh
pengaturan terhadap kelembagaan dan retribusi. Banjir Perda kelembagaan sebagai
dampak silih berganti PP (Persatuan Pemerintah) hanya bertujuan memapankan
institusi yang diberi mandat menyelenggarakan pelayanan publik terhadap isu,
sedangkan muatan pelayanan yang dirumuskan dalam Perda retribusi bersifat
artifisial sehingga tidak berdampak secara yuridis, kecuali pungutan yang masuk
kas daerah untuk menambah APBD dari Pendapatan Asli Daerah.
Sekali pun sulit mendapatkan Perda APBD, APBD di beberapa daerah
memperlihatkan rendahnya pos anggaran terhadap sasaran, dengan sebaran
pada program yang selalu berubah-ubah. Terkait dengan isu kesehatan setiap
daerah penelitian memiliki Perda retribusi pelayanan kesehatan, tapi masalah
ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dihadapi oleh semua daerah.
Adanya Perda JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) pun tidak
memberi jaminan hak atas kesehatan kepada sasaran akibat kurang transparansi
dalam pengelolaannya. Implementasi isu ketenagakerjaan lebih memprihatinkan
karena keterbatasan akses baru untuk memperoleh perlindungan hak-haknya.
Perda yang ada hanya beraksentuasi pada retribusi dan izin kerja, sehingga
memberatkan investasi yang menyerap tenaga kerja. Dalam isu SDA tingkat
overlapping antara satuan daerah otonom yang ingin mengelola sangat tinggi,
diikuti dengan Perda SDA yang didominasi pungutan tanpa mempertimbangkan
kualitas fungsi lingkungan. Dalam keseluruhan Perda retribusi yang mendominasi
regulasi daerah pasca UU No. 22/1999 merupakan stereotip UU No. 5/1974.
Perbedaan mendasar hanya pada rumusan dasar mengingat. Oleh karena itu