Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Setelah KUA dan SP disepakati, maka dilakukan penandatanganan Nota
Kesepahaman KUA dan SP antara Walikota dan Ketua DPRD dalam forum
Sidang Paripurna DPRD yang diliput media cetak dan TV secara luas. Inti
dari KUA dan SP adalah memberikan arah kebijakan serta prioritas utama
pembelanjaan APBD 2006, disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Dokumen
ini menjadi dasar penentuan plafond anggaran tiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Tarakan. Setelah Plafond Anggaran ditetapkan, masingmasing
SKPD yang kemudian menjabarkannya menjadi Rencana Anggaran
SKPD (RASK).
2.
Dengar Pendapat seluruh SKPD dalam Pembahasan Raperda APBD di Panggar
legislatif
Proses berikutnya adalah penysunan Draft APBD Kota Tarakan Tahun 2006.
Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Nota Keuangan APBD 2006 dalam
Sidang Paripurna DPRD. Setelah itu dilakukan pembahasan secara detail,
yang menghadirkan setiap Kepala Dinas/ Badan dalam rapat kerja dengan
Tim Anggaran Legislatif. Pembahasan ini sangat transparan, dimana masingmasing
pengusul anggaran dalam hal ini masing-masing Kepala Dinas/ Badan
menjalani semacam ujian oleh Tim Anggaran Legislatif dan Eksekutif terhadap
semua usulan proram masing-masing Dinas/ Badan. Kriteria utama untuk
menguji apakah suatu usulan dapat disetujui atau dibatalkan adalah seberapa
jauh usulan anggaran masing-masing SKPD menerapkan prinsip efektif dan
efisien serta bagaimana konsistensinya terhadap aspirasi masyarakat. Proses
ini memakan waktu cukup panjang sekitar 50 hari kalender. Setelah verifikasi
akhir bersama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif, maka Final
Draft APBD dikirim ke Provinsi Kaltim untuk mendapatkan evaluasi. Proses
evaluasi di Provinsi menghabiskan waktu lebih kurang 10 hari. Akhirnya,
APBD Kota Tarakan Tahun 2006 disahkan menjadi Perda melalui Sidang
Paripurna DPRD pada tanggal 21 Februari 2006.
3.2 Komposisi Anggaran Belanja yang Berpihak pada Kepentingan
Rakyat dan Konservasi Lingkungan
Total Anggaran Belanja Kota Tarakan Tahun 2006 sebesar 494 Milyar Rupiah.
Komposisi Belanja Aparatur adalah 37 % dan Belanja Publik mencapai 63 %.
Rincian lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:
3.2.1 Pemihakan pada Kepentingan Rakyat
Anggaran yang dikategorikan memihak pada kepentingan rakyat adalah yang
mengemban fungsi pelayanan dasar meliputi pendidikan dasar, kesehatan,
infrastruktur dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat. Anggaran yang
masuk dalam kategori ini mencapai 49,5 % yang meliputi anggaran belanja Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan, Dinas
105