95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Congres Muhammadiyah XIX (1930)
20. Perkara umum itu ada dua macam:
a. yang harus dipegang oleh Hoodfbestuur dan oleh Pengurus Cabang, tidak
boleh Bahagian berurusan dan menjalankan sendiri, sebagaimana yang telah
diputuskan; dan
b. yang hanya dipegang oleh Hoodfbestuur sendiri; Cabang dan Gerombolan
tidak boleh bersangkutan dan menjalankan.
Macam-macamnya hal umum kedua ini, belum selesai dibicarakan dan kelak
akan ditunjukkan rancangannya di dalam Congres.
21. Conferensi Daerah:
Maksud Conferensi Daerah itu :
a. Mengulang-ulangi dan mengusahakan keputusan Congres.
b. Membicarakan keperluan Muhammadiyah di dalam Daerah.
c. Mengatur dan menentukan jalan untuk melakukan keputusan-keputusan
Congres dengan jalan tolong-menolong. Dan kalau perlu hendaklah sebuah
keputusan itu diangkat bersama-sama.
d. Segala keputusan Congres yang tidak dapat dilakukan di dalam Daerah
wajiblah Conferensi Daerah memberitahukan kepada Pengurus Besar dengan
alasan sebab-sebabnya, agar diketahui dan dapat direncanakan seperlunya
untuk kemudian hari.
Biaya Conferensi Daerah itu dipikul bersama-sama oleh Cabang dan Gerombolan yang
ada di situ, bagaimana peraturannya adalah terserah kepada Conferensi Daerah itu.
Keputusan Conferensi Daerah itu mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh
Conferensi yang kemudian. Dan putusan itu tidak boleh sekali-kali menyalahi
putusan Congres dan berlaku sesudah diketahui oleh P.B. Oleh karenanya maka
verslag Conferensi Daerah itu harus dikirim kepada P.B. dengan segera.
Conferensi Daerah itu dipimpin oleh Voorzitter (Ketua) yang dipilih oleh Majlis;
kecuali kalau dipandang perlu oleh P.B. Pengurus Besar boleh memimpinnya.
Akan mengadakan Conferensi Daerah diharuskan memberitahu kepada P.B. ialah
15 hari sebelumnya, buat tanah Jawa dan Madura, dan 30 hari sebelumnya buat
selainnya.
Conferensi Daerah itu sedikitnya harus diadakan sekali dalam satu tahun, dan
diadakannya bersamaan dengan ‘Aisyiyah.
Untuk mengurus dan mengatur keperluan Conferensi Daerah maka harus diadakan
badan pengurus sendiri.
22. Ketentuan Daerah Muhammadiyah di Hindia Timur itu ialah:
a. Ibu Tempat (Djokjakarta). Cabang dan Gerombolan di wilayah Kedu diturutkan
Ibu Tempat.
b. Surakarta
c. Semarang
d. Madiun
e. Surabaya, Gerombolan Paree dan Mojoagung diturutkan Surabaya.
f. Pasuruan. Cabang Lumajang tidak diturutkan tetapi Cabang Blitar dan
Gerombolan Trenggalek diturutkan Pasuruan.
g. Besuki. Lumajang diturutkan Besuki.
h. Madura
i. Pekalongan. Cabang dan Gerombolan wilayah Tegal diturutkan Pekalongan,
(dan meskipun Pengurusnya ada di lain tempat akan tetapi namanya Daerah
Pekalongan).
3