03.05.2013 Views

95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

362<br />

Seabad <strong>Perjuangan</strong> <strong>Muhammadiyah</strong>: Himpunan Keputusan Muktamar<br />

<strong>Muhammadiyah</strong>, bertalian rapat dengan perkembangan lingkungan masyarakat<br />

(muslimin) Indonesia. Organisasi <strong>Muhammadiyah</strong> tak terlepas dari perkembangan sosial<br />

politik kawasan ini.<br />

Kondisi lingkungan yang mempengaruhi gerakan masyarakat sewaktu <strong>Muhammadiyah</strong><br />

didirikan adalah keadaan yang masih di bawah bayang-bayang lanjutan dari<br />

kebijaksanaan “etische politiek” pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian ketika aktivitas<br />

organisasi itu melangkah ke luar Yogya dan bergerak ke luar Jawa, suasana perilaku<br />

politik pemerintahan jajahan itu sudah berubah lebih reaksioner, berhadapan dengan<br />

gerakan kebangsaan yang naik pasang dan perubahan globalisasi imperialisme sesudah<br />

Perang Dunia I. Sedang di pihak lain munculnya gerakan dan semangat Pan Islamisme<br />

sesudah jatuhnya kekhalifahan Usmaniyah di Turki, merangsang pula pembaruan<br />

pemikiran dalam dunia Islam. Situasi dan kondisi lingkungan demikian itu ikut<br />

mempengaruhi bentuk, gaya, dan gerak organisasi <strong>Muhammadiyah</strong>.<br />

Organisasi adalah sarana. Ia adalah alat dan bukan tujuan. Maksud dan tujuan<br />

<strong>Muhammadiyah</strong> sebagai gerakan Islam pada hakekatnya tak berubah. Maksud dan tujuan<br />

<strong>Muhammadiyah</strong> semenjak semula didirikan adalah menegakkan agama Allah, agama Islam<br />

itu, meneruskan risalah Muhammad. Maka organisasi itu dengan sadar menisbahkan<br />

dirinya kepada Muhammad s.a.w., yang karena itu lalu diberi nama <strong>Muhammadiyah</strong>.<br />

Formulasi maksud dan tujuan <strong>Muhammadiyah</strong> pada masa-masa awal terasa<br />

diungkapkan secara sederhana, pragmatis dan mudah dicerna, yaitu pertama:<br />

“Memadjoekan dan menggembirakan pengadjaran dan peladjaran agama Islam …” dan kedua<br />

“Memadjoekan dan menggembirakan tjara kehidoepan sepandjang kemaoean agama Islam”.<br />

Setelah perang kemerdekaan dan kekuasaan penjajah diganti dengan<br />

pemerintahan Republik, dalam lingkungan sosial politik yang baru yang membukakan<br />

horizon untuk cita-cita yang lebih jauh, maksud dan tujuan <strong>Muhammadiyah</strong> yang<br />

dicantumkan dalam AD dirumuskan lebih abstrak, sehingga berbunyi: “menegakkan dan<br />

menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.<br />

Bahwa sasarannya adalah menegakkan agama Islam dan menggembirakan hidup<br />

menurut ajaran agama itu, terang tidak berubah. Hanya bahwa sasarannya adalah orang<br />

perorangan dan masyarakat tidak dirincikan. Tetapi usaha-usaha yang diterakan dalam<br />

AD, jelas membagi dua sasaran itu, yaitu yang dikerjakan perorangan dan yang dikerjakan<br />

secara berjamaah dalam masyarakat.<br />

Begitu pula selanjutnya, apabila soal tujuan <strong>Muhammadiyah</strong> itu kita perhatikan<br />

dalam koneksitas AD yang paling baru. Kita harus pulangkan kembali pikiran kita kepada<br />

tujuan sejati <strong>Muhammadiyah</strong>. Apabila kita letakkan <strong>Muhammadiyah</strong> itu pada pengertian<br />

yang benar, yakni sebagai organisasi yang menjadi sarana yang meneruskan risalah<br />

Muhammad, maka renungan yang ruwet tentang apa bedanya antara “masyarakat Islam<br />

yang sebenar-benarnya” dengan “masyarakat utama”, akan selesai sendirinya dengan jernih<br />

dalam pemikiran kita. Apapun dan bagaimanapun tujuan <strong>Muhammadiyah</strong> itu<br />

dirumuskan, namun hakekatnya tidak akan bergeser dari menegakkan agama Islam.<br />

Maka oleh karena itu pula, perubahan asas dalam penyesuaian Anggaran Dasar yang<br />

diputuskan dalam Muktamar yang lalu, yang disesuaikan dengan Undang-Undang No.<br />

8 tahun 1985, tak boleh dipahami sebagai langkah taktis. Penyesuaian itu bersifat strategis.<br />

Adalah jelas bahwa Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik<br />

Indonesia (AD Bab III Pasal 6), maka lingkungan masyarakat dan sosial politik<br />

menegakkan agama Islam itu, adalah lingkungan Negara Republik Indonesia yang

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!