95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 (1978) 285
VI. USUL-USUL
1. Menerima dan memutuskan hal-hal tersebut si bawah ini, berdasarkan usulusul
yang diterima oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum dimulainya
Muktamar ke-40:
1.1. Muktamar memberikan wewenang kepada Tanwir untuk mempertimbangkan
perpanjangan Masa Muktamar tertentu.
1.2. Penataran-penataran secara berkala guna meningkatkan mutu
administrasi dan organisasi perlu diadakan dengan tuntunan dari
Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaannya.
1.3. a. Mempercayakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar lebih
meningkatkan usaha guna pembebasan/ penyelesaian menurut
prosedur hukum bagi tokoh-tokoh Islam, pemuda dan mahasiswa
yang masih ditahan, serta menyantuni keluarga mereka.
b.. Muktamar hendaknya mengirimkan kawat kepada Kaskopkamtib
dan Jaksa Agung R.I. yang berisi: “Muktamar Muhammadiyah ke-
40 di Surabaya mengharapkan kebijaksanaan agar para tahanan
sehubungan Sidang Umum MPR yang lalu memperoleh penyelesaian
dalam waktu singkat dan menurut hukum yang berlaku.”
1.4. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaktifkan Tim Risalah
Islamiyah, dan jika perlu disempurnakan tim tersebut, sehingga dapat
menyelesaikan tugasnya.
2. Menghimpun usul-usul yang disampaikan oleh peserta selama Muktamar
berlangsung dan menyampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk mendapatkan perhatian dan pengelolaan.
VII. PERNYATAAN MUKTAMAR
Muktamar menyampaikan pernyataan tentang hal-hal sebagai berikut.
I. Masalah Da’wah:
1. Menyambut gembira dan rasa terimakasih terhadap Keputusan Menteri
Agama R. I. No. 44 Tahun 1978 dan Instruksi Menteri Agama R. I. No. 9
Tahun 1978 tentang tidak perlunya perijinan dari yang berwajib bagi
pelaksanaan Da’wah Islam dan Kuliah Subuh melalui radio, serta
mengharapkan pelaksanaannya yang menyeluruh sampai ke desa-desa.
2. Menyerukan kepada para Muballigh dan Muballighat, agar benar-benar
mengaktifkan tablighnya untuk da’wah Islam.
II. Kerukunan Umat Beragama.
1.a. Menyambut baik anjuran Pemerintah tentang kerukunan antar pemeluk
sesuatu agama, kerukunan antara pemeluk agama-agama, kerukunan
antara pemeluk agama dengan Pemerintah, sehingga dapat terpelihara
kokohnya Ketahanan Nasional serta tercapainya tujuan Pembangunan
Nasional. Tentang kerukunan antar umat beragama, diserukan kepada
Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang kongkrit agar
penganut suatu agama tertentu jangan menjadi sasaran penyebaran
agama lainnya.
1.b. Menyerukan kepada semua fihak termasuk Pemerintah, untuk berusaha
sekuat tenaga guna tercapainya kerukunan seperti tersebut di atas.
2. Mendirikan tempat peribadatan suatu agama tertentu di tengah-tengah