95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 369
4. Sekretaris eksekutif sebagai pimpinan kelompok secretariat bertanggungjawab
kepada pimpinan persyarikatan, qq. Sekretaris pimpinan Muhammadiyah yang
bersangkutan menurut prinsip “unity of command” dan oleh karena itu dapat
memperoleh limpahan kewenangan mengangkat dan memberhentikan karyawan,
kecuali pengangkatan staf senior, dilakukan oleh sekretaris pimpinan
persyarikatan, qq. Sekretaris pimpinan yang bersangkutan.
B. Tetap memelihara kedudukan jabatan dalam Pimpinan Muhammadiyah sebagai
jabatan kehormatan.
1. Kedudukan pimpinan persyarikatan pada semua tingkatan mulai dari Pimpinan
Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, sampai Pimpinan
Ranting, yaitu pimpinan yang dipilih oleh muktamar/musyawarah masingmasing
tingkat, hendaklah tetap terpelihara sebagai kedudukan yang menjadi
sarana amal saleh seorang muslim bagi pribadi yang bersangkutan, serta tetap
dijaga sebagai jabatan kehormatan dari mata masyarakat. Oleh karena itu kepada
pribadi yang memangku jabatan kehormatan yang berlandaskan keikhlasan
beramal itu, tidak diberikan gaji, honorarium dan imbalan apapun namanya,
disebabkan jabatan atau kedudukan pimpinan yang demikian itu.
2. Akan tetapi kepada pimpinan persyarikatan di semua tingkat, sebagai yang
dimaksudkan pada butir satu di atas, dapat diterimakan atau diberi uang
pengganti atas pengeluaran beaya (expenses) yang terkait dengan pelaksanaan
fungsi atau jabatannya atau karena adanya keputusan yang menugaskannya,
kemampuan dana yang tersedia pada pimpinan persyarikatan yang
bersangkutan. Rapat pimpinan membuat peraturan umum yang tetap tentang
pelaksanaan penggantian beaya itu, baik jumlah maupun cara dan
pertanggungjawaban administrasinya.
3. Ketentuan tidak menerima honorarium dan sebagainya, dalam rangka menjaga
kedudukan pimpinan sebagai sarana amal saleh dan jabatan kehormatan sebagai
tersebut butir dua, tidaklah mencegah seorang pimpinan persyarikatan yang
karena mempunyai profesi, memperoleh bayaran atau honorarium atau imbalan
apapun atas profesinya itu dalam organisasi dan atau amal usaha
Muhammadiyah yang lain, dengan syarat bahwa amal usaha itu tidak di bawah
pengawasan langsung jabatan yang diduduki oknum pimpinan itu, satu dan
lain selaras kepatutan dan asas pengawasan melekat tentang larangan
perangkapan jabatan secara vertikal.
Pendanaan (Funding)
Syarat untuk keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi tersebut di
atas, ialah adanya jaminan pendanaan yang mantap. Kaki yang satu dari
profesionalisme haruslah tegak bersama kaki pembeayaan (financing) yang
tangguh, agar manajemen modern benar-benar kokoh berdiri, yaitu yang
bertopang di atas dua kaki. Mengingat betapa pentingnya keberhasilan program
pendanaan terhadap keberhasilan pengembangan organisasi, maka
seyogyanyalah Muktamar memutuskan pula untuk mengamanatkan kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990 – 1995 yang akan datang, agar
mengambil langkah pendanaan yang mantap secara tepat. Persoalan tidak hanya
masalah pengerahkan segala sumber daya yang ada dalam lingkungan
Muhammadiyah untuk pendanaan tersebut, tetapi juga soal mengatur