95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 (2000) 517
5. Untuk dapat terwujudnya supremasi hukum, maka perlu segera dilakukan
langkah-langkah kongkrit, antara lain :
a. diakhirinya berbagai bentuk praktek politisasi hukum;
b. dipisahkannya secara tuntas lembaga yudikatif dari eksekutif untuk
mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri;
c. dibersihkannya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan
pengacara) dari berbagai praktek penyalahgunaan wewenang dan
pelanggaran etika profesi;
d. ditegakkannya hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan
nenghindari tindakan menyepelekan dan mengabaikan hukum dalam
praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
6. Muhammadiyah mengimbau agar segera dilaksanakan perdamaian sesegera
mungkin antara pihak-pihak yang bertikai selama ini di Maluku agar tidak
lagi terjadi saling bunuh dan saling menumpahkan darah diantara sesama
anak bangsa. Perdamaian itu harus segera diupayakan dengan tetap
memperhatikan segi-segi keadilan dan upaya penegakan hukum serta usaha
rehabilitasi psikis dan fisik anak-anak bangsa di Maluku. Pemerintah pusat
hendaknya menjadi inisiator dan pelaksana utama perdamaian di Maluku.
Dalam pada itu Muhammadiyah menolak campur tangan asing dengan alasan
apapun dalam usaha penyelesaian konflik Maluku menuju perdamaian abadi.
* * *