95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 411
diperintahkan agar uang digunakan untuk membeli makanan dan pakaian.
Kemudian beliau menyampaikan pesan:
“Orang miskin itu bukan orang yang mengitari jalan-jalan atau rumah-rumah untuk
minta sedekah orang banyak, yang merasa cukup mendapatkan satu dua suap atau satu
dua kurma; tetapi orang miskin itu adalah orang yang memperoleh kelapangan untuk
memenuhi keperluan hidupnya, dan tidak diketahui keadaannya sehingga (tidak) ada
yang memberi sedekah serta tidak meminta-minta kepada orang banyak.”
BAB V
TINJAUAN ILMU EKONOMI TERHADAP
PENANGANAN KAUM DHU‘AFA
Di dalam ekonometri jika hendak mengukur pendapatan perkapita maka kita
akan berhadapan dengan dua jenis variabel yaitu tingkat pendapatan nasional dikurangi
indeks pertumbuhan penduduk. Dengan demikian pertumbuhan penduduk mempunyai
pengaruh terhadap fluktuasi pendapatan perkapita suatu negara. Dengan kata lain
penekanan pertumbuhan penduduk adalah satu di antara sejumlah alternatif yang harus
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, angka pertumbuhan penduduk
Indonesia pertahun sebesar 2,34%, dan sekarang nampaknya sudah dapat diturunkan
menjadi 1,9% pertahun.
Seandainya kita asumsikan pertumbuhan penduduk konstan 1,9% (karena
mengharapkan lebih rendah dari itu kecil kemungkinannya, apalagi merealisasikan konsep
Zero Population Growth yang disarankan dalam buku The Limit to Growth yang diterbitkan
oleh Club Rome pada tahun 1972) maka pada tahun 2000 menurut proyeksi Prof. Soemitro
penduduk Indonesia akan meningkat dari 81 juta menjadi 107 juta. Bisa kita bayangkan
betapa pelik masalah penempatan kerja untuk generasi mendatang.
Masalah-masalah yang menyangkut problema generasi yang akan datang adalah
mahalnya pendidikan yang berkaitan dengan mutu sumber daya manusia yang sangat
menentukan kemajuan umat, di samping itu sumber daya alam yang kita gali secara tidak
bertanggungjawab dengan tidak memikirkan kelestariannya adalah masalah lain yang
mungkin juga merupakan suatu variable yang sangat menentukan.
Dengan kenyataan-kenyataan ini, dalam konteks sosial ekonomi bangsa Indonesia
pada umumnya masih lemah, paling tidak terdapat 30 juta rakyat Indonesia yang berada
di bawah garis kemiskinan, mereka masuk dalam kategori kaum dhu‘afa.
Dalam strategi pembangunan kita mengenal dua konsep yang sangat popular
yaitu top down planning dan buttom planning. Konsep yang pertama mendudukkan
pemerintah (atau etika tertentu) yang merencanakan pembangunan, masyarakat yang
kemudian melaksanakannya, sedangkan konsep yang kedua mendudukkan masyarakat
sebagai subyek yang menyusun perencanaan karena mereka dianggap yang paling tahu
apa kebutuhannya.
Untuk pengentasan kaum dhu‘afa, mungkin kedua konsep tersebut terlalu sulit
untuk dilaksanakan. Kesulitan itu terutama akan sangat menonjol pada saat kita
diperhadapkan pada penyusunan kebutuhan-kebutuhan rieel dari mereka. Oleh karena
itu kemudian disarankan agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Muhammadiyah
menempatkan diri sebagai kelompok penengah yang harus berusaha semaksimal
mungkin untuk memahami kebutuhan kaum dhu‘afa dan mengetahui serta mampu