95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Congres Muhammadiyah XX (1931) 15
KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XX
8–16 MEI 1931 DI YOGYAKARTA
I. PERUBAHAN PERATURAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(ART)
a. Hak-hak suara stem dalam rapat (H.R. Pasal 19), Congres memutuskan: mengubah
pasal 19 dari H. R. demikian:
Yang mempunyai hak suara atas segala keputusan Algemeene Vergadering (Congres)
yaitu:
1. Verspreid lid (anggota tersiar) biasa yang hadir dalam Algemeene Vergadering
Perserikatan, satu satunya mempunyai hak satu suara.
2. Satu satunya lid H. B., wakil Cabang dan wakil Grup, yang hadir dalam
Algemeene Vergadering Perserikatan, mempunyai hak satu suara.
3. Di dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, Cabang boleh mewakilkan
sebanyak-banyaknya 3 orang utusan dan Grup seorang utusan.
b. Hak bubarnya Muhammadiyah di Cabang (H. R. pasal 4 a dan b.), Congres
memutuskan: mengubah pasal IV No. 4 dari H. R. demikian:
4. Afdeeling menjadi bubar, sebab:
a. Dari permintaannya Afdeeling itu sendiri, yang telah diputuskan dalam
Algemeene Vergadering Afdeeling, dan banyaknya yang setuju hal itu
sekurang-kurangnya ¾ dari segala suara yang ada pada waktu itu, dan
datangnya itu memang dipanggil dengan surat akan membicarakan
perkara pembubaran.
b. Tetap (lihat halaman 29 dari Statuten cetakan ke II).
Kalimat di bawahnya diganti demikian:
Afdeeling yang dibubarkan, maka semua kekayaannya jatuh kepada
Cabang Muhammadiyah yang akan dibangunkan lagi di tempat itu.
Jikalau dalam 3 bulan di tempat itu tidak ada Cabang atau Grup yang
dibangunkan, maka kekayaannya itu harus diberikan kepada Cabang
dan Grup Muhammadiyah yang berdekatan, menurut keputusan
Vergadering pembubaran.
Sebelum ada keputusan yang tetap, maka kekayaan itu diserahkan,
dititipkan pada Cabang atau Grup yang akan mewaris.
II. MENAMBAH PERATURAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Congres memutuskan, pasal VII dari H. R. harus ditambah demikian:
6. H. B. dibantu oleh:
a. Majelis Tarjih, yaitu Majelis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam
dalam kalangan Muhammadiyah dan mengamat-amati jalan persyarikatan
Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum Islam.
b. Majelis Syura, yang terdiri dari pada Majelis-Majelis (Departementen) yang
dianggap perlu mengadakannya oleh H. B.