95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 327
4. a. Menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah bertindak
cepat dan tegas terhadap penanggungjawab MONITOR yang telah
menghina Nabi Muhammd saw. sehingga menimbulkan masalah
SARA.
b. Mengimbau kepada Pemerintah untuk segera mengajukan kasus
MONITOR tersebut ke Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
c. Menyerukan kepada semua fihak untuk menghindarkan diri dari
segala perbuatan yang menimbulkan masalah SARA.
d. Menyerukan kepada umat Islam supaya selektif dalam memilih bahan
bacaan yang dapat merusak aqidah dan keyakinan agama.
5. Yang disebut dengan “Natal Bersama” adalah perayaan Natal yang
dilakukan oleh Umat Kristen Protestan dan Katholik. Peringatan Natal di
sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan lain-lainnya,
agar berpedoman kepada ketentuan Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri
Agama yang tidak membenarkan mengikuiti-sertakan para pemeluk agama
lain di luar agama Kristen dan Katholik dalam peringatan Natal.
6. Menyerukan kepada semua Pimpinan Sekolah, Kantor dan Pabrik-pabrik
terutama yang swasta, untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar,
mahasiswa, atau karyawannya untuk dapat melaksanakan shalat Jum‘at
dan ibadah-ibadah lainnya dengan teratur dan baik.
B. PENDIDIKAN
1. Muhammadiyah bersyukur dengan disahkannya Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperanserta
dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional dengan asas kesatuan
pembinaan dan keterbukaan.
2. Muhammadiyah sangat menghargai ketentuan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pendidikan agama sebagai
kurikulum wajib untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri
maupun swasta, sesuai dengan agama peserta didik, serta tenaga pengajar
pendidikan agama yang beragama sesuai dengan agama peserta didik
tersebut.
3. Muhammadiyah berharap dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut
harus sesuai dengan pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang No. 2
Tahun 1989.
4. Menyerukan kepada Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendidikan
agama di perguruan-perguruan swasta yang non Islam sesuai dengan isi
dan jiwa Undang-Undang Nol 2 Tahun 1989, sehingga anak-anak didik
mendapat pelajaran agama yang betul-betul sesuai dengan agama yang
dianutnya.
5. Mengingat jumlah siswa dan mahasiswa perguruan swasta lebih besar
dari jumlah siswa dan mahasiswa perguruan negeri, maka diharapkan
agar anggaran pendidikan digunakan secara proporsional baik untuk
perguruan negeri maupun swasta.
6. Sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan wanita mengenakan busana
yang menutup seluruh aurat (busana muslimah), maka Muhammadiyah