95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Resume Buah Congres Muhammadiyah (XV-XXIII)
71. Meminta dicabutnya reglement yang mengharuskan diperiksanya bakal temanten.
72. Meminta perkawinan dilapangkan, jangan dihubung dengan tanggungan Negeri.
Congres XVII
73. Meminta dicabutnya Guru Ordonantie dan menunjukkan keberatan-keberatannya.
Congres XX
74. Koperasi harus di luar organisasi Muhammadiyah.
75. Muhammadiyah tidak perlu menyampuri badan Raad-raad (Pengadilan).
Congres XXII
76. Diperingatkan, Muhammadiyah harus memikirkan tentang ekonomi rakyat,
terutama sekutu Muhammadiyah, menurut pimpinan Agama Islam.
Congres XXIII
77. Segala adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam, wajib
diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur
Muhammadiyah dan Consul-Consulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki
guna menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah
seumumnya.
(catatan: Putusan ini dihapuskan oleh Congres ke 24, sebab adanya dengan tiadanya
putusan itu sama saja.)
78. Muhammadiyah menetapkan bahwa segala peraturan nikah, baikpun dari adat
maupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyatanyata
memberatkan pikulan rakyat dan melapangkan perzinaan. Maka dari itu,
Hoofdbestuur Muhammadiyah supaya memberitahukan kepada Pemerintah,
bahwa Muhammadiyah akan menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang
kemauan Agama Islam, guna mencukupi bunyi Statuten Muhammadiyah artikel 2
alinea b. Jika hal ini akan dirintangi oleh Pemerintah, maka Hoonfbestuur
Muhammadiyah akan menentukan sikap yang sekuat-kuatnya.
79. Untuk mencukupi kepentingan-kepentingan dari masalah tentang meninggikan
martabat kaum Muhammadiyah di dalam keduniaan dan keakheratan, maka
Congres menyerahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk mengadakan
tuntunan buat kaum Muhammadiyah seumumnya dengan memperingati segala
praeadvies-praeadvies yang telah diajukan oleh Congresisten, praeadvies mana
diakui baiknya oleh Congres. Di dalam hal mengerjakan ini, H.B. Muhammadiyah
diperkenankan berembugan dengan Dagelijks Bestuur (Pengurus Harian) Majlis
Tarjih, Consul-Consul H.B. dan orang-orang yang dipandang perlu oleh
Hoofdbestuur Muhammadiyah. Kemudian setelah selesai, maka Hoofdbestuur wajib
mentanfidzkan kepada segenap Cabang dan Grup Muhammadiyah buat dikerjakan.
80. Congres meminta kepada Pemerintah, supaya kalau Muhammadiyah mengadakan
sembahyang ‘Ied tidak usah minta idzin atau memberitahu kepada pembesar
masing-masing tempat, begitu juga apabila memotong hewan buat Qurban supaya
tidak dikenakan bea potongan.
Sembahyang hari raya dijalankan oleh Muhammadiyah di tanah lapang. Kalau
diharuskan juga, sembahyang hari raya di tanah lapang itu dengan minta idzin,
supaya permintaan itu dibikin sekali saja buat selama-lamanya dan untuk
Muhammadiyah se Indonesia.