03.05.2013 Views

95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Keputusan Muktamar <strong>Muhammadiyah</strong> ke-44 (2000) 489<br />

(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul caloncalon<br />

anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah<br />

Ranting.<br />

(4) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja<br />

Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.<br />

Pasal 12<br />

Pemilihan Pimpinan<br />

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Persyarikatan.<br />

(2) Cara pemilihan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.<br />

Pasal 13<br />

Masa Jabatan<br />

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan<br />

Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.<br />

(2) Ketua Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masingmasing<br />

dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.<br />

(3) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.<br />

BAB V<br />

PEMBANTU PIMPINAN<br />

Pasal 14<br />

Unsur Pembantu Pimpinan<br />

Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis, Lembaga, dan Badan.<br />

Pasal 15<br />

Majelis<br />

(1) Majelis adalah unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara<br />

usaha Persyarikatan.<br />

(2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan<br />

Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.<br />

Pasal 16<br />

Lembaga<br />

(1) Lembaga adalah unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang<br />

tertentu.<br />

(2) Lembaga dibentuk hanya oleh Pimpinan Pusat.<br />

(3) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat<br />

membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan<br />

setingkat di atasnya.<br />

Pasal 17<br />

Badan<br />

(1) Badan adalah unsur Pembantu Pimpinan untuk membantu penyelenggaraan<br />

administrasi dan manajemen Persyarikatan.<br />

(2) Badan dibentuk oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.<br />

(3) Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk Badan tertentu dengan<br />

persetujuan Pimpinan Wilayah.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!