95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

514
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
5. Guna memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diharapkan kepada
masyarakat untuk dapat menghargai perbedaan pendapat secara wajar dan
proporsional, sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Khusus
berkaitan dengan konflik yang berbau SARA di Maluku dan Poso,
Muhammadiyah menolak dengan tegas upaya melibatkan campur tangan asing.
6. Penyelesaian masalah Aceh dan Irian Jaya harus dilakukan dengan
mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan sosial, termasuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tidak mengulangi lagi
pendekatan keamanan dan militer.
7. Memperhatikan berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di tanah
air, diminta kepada Pimpinan TNI untuk mengendalikan personil TNI agar
melakukan tugas profesionalnya dengan benar dan tidak memihak, serta
menindak tegas personil TNI yang terlibat dalam tindak kekerasan dan
kerusuhan tersebut.
B. Masalah Ekonomi
1. Dalam upaya mengatasi dampak krisis nasional, Pemerintah harus secara
sungguh-sungguh melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan
menetapkan konsep kebijaksanaan pemulihan yang jelas, tegas, transparan,
serta melaksanakannya secara konsisten dan konsekwen, di samping perlu
dicegah timbulnya segala faktor penghambat pemulihan dengan
menghindari tumbuhnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
baru, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan, serta senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas
politik dan keamanan, dengan menghindarkan diri dari berbagai
pernyataan politik yang kontroversial.
2. Pemerintah perlu meninjau kembali keberadaan lembaga-lembaga ekonomi
non struktural, khususnya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan
Penyehatan Usaha Nasional (DPUN), yang ternyata tidak efektif dan tidak
bermanfaat dalam mengatasi krisis nasional dan mengembalikan fungsinya
kepada lembaga-lembaga struktural yang ada.
3. Dalam mewujudkan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri, Pemerintah
harus secara sungguh-sungguh membangun sistem ekonomi kerakyatan
yang berbasis pada potensi masyarakat dan kekhasan potensi wilayah —
baik sumber daya alam, pertanian, maupun kepariwisataan — guna
tercapainya pemerataan, pemberdayaan, kemandirian dan kemakmuran
rakyat.
4. Untuk mewujudkan keadilan dan mencegah disintegrasi bangsa, maka
Pernerintah perlu segera melaksanakan Undang-Undang No.22/1999
tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara adil dan proporsional.
Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan
yang menyangkut pertanahan dan HPH yang tidak sejalan
dengan kepentingan rakyat banyak.
5. Pernbangunan pertanian hendaknya didasarkan pada pemberdayaan
petani. Khusus berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan stock
pangan nasional, maka pemerintah harus secara sungguh-sungguh
meningkatkan kemampuan produksi dan penghasilan petani, serta