95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

484
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
Persyarikatan sehingga program terlaksana dan mencapai tujuannya.
2. Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan (Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting)
maupun Mejelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha di seluruh
lingkungan di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban
mensosialisasikan dan mensukseskan program Muhammadiyah ini di lingkup
kewenangan dan tanggungjawab masing-masing sehingga merupakan amanat
nasional yang menyeluruh dalam kesatuan gerakan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Muhammadiyah maupun Pimpinan
Majelis, Badan, Lembaga, dan Amal Usaha dalam menjabarkan program melalui
Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah
Ranting, maupun melalui Rapat Kerja Pimpinan dan Rakat Kerja Majelis/Badan/
Lembaga/Amal Usaha di berbagai tingkatan hendaknya lebih memfokuskan dan
mengoperasionalisasikan program secara lebih efisien, efektif, dan dapat dilaksanakan
sesuai dengan tugas dan potensi yang dimiliki dan harus dikerahkan untuk
kesuksesan pelaksanaan program Muhammadiyah.
4. Pimpinan Wilayah hendaknya makin mengembangkan inisiatif dan kinerja yang
optimal untuk menggerakkan pelaksanaan program di tingkat Daerah, Cabang, dan
Ranting; yang diikuti dengan pimpinan di bawahnya untuk mensukseskan
pelaksanaan program Persyarikatan sehingga benar-benar berhasil mencapai tujuan.
5. Pimpinan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom dan badan-badan pembantu
Persyarikatan lainnya sebagai Badan Pembantu Pimpinan Pusat dalam menjabarkan
program-program Persyarikatan melalui Rapat Kerja masing-masing hendaknya lebih
memusatkan pada operasionalisasi program secara terfokus sesuai dengan bidang
masing-masing dengan mempertimbangkan efisensi, efektivitas, keterpaduan,
ketersediaan dana dan faktor-faktor pendukung, dan menekankan prioritas sehingga
mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Rapat Kerja-Rapat Kerja Majelis,
Badan, Lembaga, dan badan-badan pembantu Persyarikatan di tingkat Pusat
hendaknya dalam menjabarkan dan mengoperasionalisasikan program Persyarikatan
sedapat mungkin menghindarkan penggelembungan (memperlebar, memperbanyak,
memperluas) sehingga menjadi daftar keinginan yang ideal tetapi tidak dapat
terlaksana, dan dalam Rapat Kerja tersebut hendaknya dipakai asas penghematan
dari acara-acara pendukung seperti seminar dan ceramah yang tidak terlalu
mendukung dan dapat memungkinkan pada penggelembungan program tersebut.
6. Seluruh Pimpinan Persyarikatan baik secara horizontal (dalam hubungan dengan
organisasi otonom, Majelis, Badan, Lembaga di tingkat masing-masing) maupun
vertikal (dalam hubungan Pimpinan Persyarikatan dengan tingkatan di bawahnya)
hendaknya meningkatkan koordinasi dan evaluasi yang efektif dan efisien untuk
mensukseskan pelaksanaan program dengan menghindarkan sejauh mungkin
tumpang-tindih pelaksanaan program yang cenderung pada pemborosan dan tidak
terfokusnya pencapaian sasaran program Persyarikatan.
7. Segenap Pimpinan dan warga Persyarikatan hendaknya memiliki itikad, etos kerja,
kemauan berkorban, dan kesungguhan yang optimal dengan mengerahkan segala
potensi dan usaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan program
Muhammadiyah yang disertai dengan do’a dan taqarrub kepada Allah Subhanahu
Wata’ala agar gerakan Muhammadiyah benar-benar menjadi rahmatan lil’alamin
bagi kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan di muka bumi ini dalam
karunia, pertolongan, dan keridhaan-Nya.