95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-35 (1962) 171
2. Majelis Da’wah terdiri dari bagian-bagian Tabligh, Penerangan, Perpustakaan/
Penerbitan/Penyiaran, Kebudayaan, Missi, dan lain-lain sesuai dengan kehendak
dan perkembangan masyarakat.
3. Majelis Da’wah ini didampingi oleh:
a. suatu badan yang terdiri dari pada ahli yang akan selalu memberi bimbingan
dalam melaksanakan tugas da’wah itu.
b. Dana Da’wah.
4. Semua prasaran utama dan saran-saran lain yang telah dan akan disampaikan
oleh Mu’tamirin diterima untuk dijadikan bahan dan diolah oleh Majelis Da’wah
itu kelak.
5. Menyerahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya melengkapi Qa‘idah
Majelis tersebut sesuai dengan fungsinya yang baru.
Lampiran 3
* * *
HASIL PERUMUSAN SEKSI PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
DAN KEBUDAYAAN
Dari prasaran Sdr. Drs. Amir Hamzah dan Sdr. Zubaidi Badjuri (Sekretaris Majelis
Pengajaran), membagi persoalan ini dalam 4 bagian pokok:
I. Penyempurnaan organisasi dan perundang-undangan.
II. Kesekolahan
III. Pembeayaan dan sumber keuangan, dan
IV. Prinsip Pendidikan.
I. PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. 1. Supaya Majelis Pengajaran mengadakan inspeksi-inspeksi dan seksi-seksi yang
mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan keputusan Konperensi
Pengajaran di Bandung tahun 1954.
2. Supaya Majelis Pengajaran mengadakan suatu tim pengolah terdiri dari orangorang
yang ahli dalam lapangan pendidikan untuk menciptakan konsepsikonsepsi
yang kongkrit dan sistematis sesuai dengan jang tercantum dalam
Langkah Muhammadiyah tahun 1959 – 1962
3. Supaya Majelis Pengajaran diganti dengan Majelis Pendidikan.
4. Supaya dalam menyusun personalia untuk Majelis Pengajaran diperhatikan
tentang teamwork, kemampuan, kesediaan, dan keahlian.
5 Supaya mengadakan Konperensi Pengajaran Pusat dan Daerah secara periodik
dan menurut keperluan.
6 Supaya Majelis Pengajaran meninjau kembali keputusan Muktamar
Muhammadiyah ke 34 tentang Dana Bea Siswa, yang sampai sekarang belum
ada pelaksanaannya.
B. 1. Supaya Muktamar memajukan kepada P. Y. M. Presiden R. I. untuk membuat
Undang-Ondang Pokok Pendidikan yang baru. Undang-Undang Wajib Belajar,
Undang-Undang Pendidikan Agama, Undang-Undang Perguruan Agama serta
peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan tentang bantuan/subsidi.