95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

516
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
2. Untuk dapat terlaksananya hal yang dikemukakan pada point 1 di atas,
diperlukan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 25 % — yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap — dan memperbaiki
manajemen pendidikan.
F. Masalah Kehidupan Beragama
Untuk mencegah terjadinya berbagai masalah dan konflik yang bermuatan
SARA, maka perlu dibuatkan Undang-Undang tentang hubungan antar umat
beragama, sebagai penyempurnaan Surat Keputusan Bersama dua menteri:
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.70/1977 tentang Penyiaran
Agama dan No.77/1977 tentang Bantuan Asing untuk Lembaga Keagamaan.
G. Masalah Hubungan Luar Negeri
1. Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kehidupan dunia baru yang
setara dan berkeadilan, maka Pemerintah perlu berperan aktif dalam
penyelesaian masalah-masalah Palestina, Kashmir, Chechnya, lraq dan
negara lain secara adil dan bermartabat.
2. Untuk menjalankan politik luar negeri yang efektif, khususnya untuk
mengembalikan kepemimpinan Indonesia di antara negara-negara ASEAN
dan negara berkembang lainnya, maka pengelolaan politik luar negeri perlu
dijalankan dengan visi dan konsep yang jelas serta dilaksanakan secara
profesional, sehingga pengembangan hubungan diplomatik dan kerjasama
luar negeri tidak dilakukan secara spontan atas pertimba-ngan sesaat,
termasuk di dalamnya hubungan diplomatik dengan Israel.
II. REKOMENDASI
1. Mendesak Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh melakukan pemulihan
ekonomi nasional dengan menetapkan konsep yang jelas, tegas dan transparan
serta melaksanakannya secara konsisten. Untuk itu perlu segera diakhiri
berbagai pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan membingungkan,
serta menindak secara tegas berbagai bentuk penyelewengan.
2. Mendesak Pemerintah untuk segera membubarkan lembaga-lembaga ekonomi
non struktural, seperti : Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan
Penyehatan Usaha Nasional (DPUN), karena dalam prakteknya lembagalembaga
tersebut menimbulkan kerancuan dan duplikasi dalam penataan dan
kebijaksanaan ekonomi nasional, bahkan sering menimbulkan isu-isu kontra
produktif yang mengganggu stabilitas nasional dan kebingungan masyarakat.
3. Menyerukan kepada para pimpinan nasional dan elit politik untuk menyadari
bahwa ketidak-pastian kehidupan politik dan kecenderungan disintegrasi
bangsa telah menempatkan negara di ambang kehancuran. Untuk itu mereka
dituntut segera mencari jalan keluar bagi tercapainya rekonsiliasi dengan lebih
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik
kelompok, serta menghindari praktek-praktek politik kekerasan dan kekerasan
politik.
4. Dalam rangka mengembalikan kestabilan kehidupan politik, pemerintah dan
DPR serta seluruh kekuatan politik secara bersama-sama dituntut untuk
menegakkan etika dan moral politik dengan berusaha mengurangi akrobatik
politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial.