95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 (1985) 317
b. Mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan penyaluran tenaga
kerja ke luar negeri yang telah melakukan manipulasi dokumen, penculikan
wanita dan tindakan yang tidak manusiawi terhadap wanita.
5. Aliran-aliran Baru di kalangan Umat Islam
Sehubungan dengan terdapatnya aliran-aliran baru yang muncul di kalangan
umat Islam yang mempunyai kecenderungan negatif atas ajaran-ajaran Islam,
menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga
kemurnian ajaran-ajaran Islam.
6. Penanganan Terhadap Peristiwa Politik
Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa politik yang ada hubungannya dengan
agama, menyerukan kepada pemerintah agar dalam penanganannya dilakukan
dengan pendekatan persuasif dan bijaksana sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Kerukunan Hidup Umat Beragama
Dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup beragama supaya lebih
diintensifkan pelaksanaan:
a. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDG-
MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam
menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat
agama oleh pemeluk-pemeluknya.
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman
Penyiaran Agama.
c. Penjelasan Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang
Pedoman Penyiaran Agama.
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar
Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
e. Penjelasan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 1978 tentang
Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri
kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
8. Peringatan Natal
Pelaksanaan peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaanperusahaan,
dan lainnya agar mengingat pedoman yang telah disiapkan
Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Agama yang isinya tidak dibenarkan
mengikut-sertakan orang-orang pemeluk agama di luar agama Kristen.
9. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila
Menyambut baik inisiatif Presiden Soeharto yang telah memrakarsai berdirinya
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang mengumpulkan infaq/shadaqah
dari kalangan pegawai negeri yang beragama Islam dan mengharapkan hal
serupa juga dilakukan terhadap para pegawai swasta, serta mengharapkan
penggunaannya di samping untuk pembangunan masjid-masjid juga untuk
membantu kegiatan-kegiatan dakwah Islam lainnya.
10. Dakwah di Daerah-daerah Transmigrasi dan Suku Terasing
Pemerintah diharapkan membantu usaha untuk meningkatkan dakwah,
pendidikan, dan sosial Islam di daerah transmigrasi dan suku terasing.