95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

322
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
6. Drs. H. A. Rosyad Sholeh (748)
7. H. Fahmy Chatib, S.E. (701)
8. H. Djarnawi Hadikusuma (676)
9. H. Ramli Thaha, S.H. (671)
10. Dr. H. Ahmad Watik Pratiknya (655)
11. H. S. Prodjokusumo (638)
12. Dr. Ahmad Syafi‘i Ma‘arif (557)
13. H. Abdurrozak Fachruddin (516)
2. Mengesahkan H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. sebagai Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1990–1995.
II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 1985–1990
Menerima Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode
1985–1990 dengan beberapa catatan, yaitu:
1. Agar dilampirkan/dilengkapi dengan Laporan Keuangan serta Daftar
Inventaris/asset Muhammadiyah dari berbagai jenis amal usaha.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memberikan ketegasan tentang
wewenang pembinaan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Surakarta
(UMS) di bawah pembinaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
3. Muktamar Muhammadiyah ke-42 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1990–1995 untuk mengukuhkan kepengurusan
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 1989–1993 di bawah kepemimpinan
M. Din Syamsuddin M.A. sebagai hasil Muktamar Pemuda Muhammadiyah
IX di Palembang tahun 1989.
III. PROGRAM PERSYARIKATAN TAHUN 1990–1995
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Program Persyarikatan Periode 1990–
1995, dengan penyempurnaan sebagai terlihat pada lampiran 1.
IV. PENGEMBANGAN ORGANISASI
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Pengembangan Organisasi (lihat
lampiran) dengan catatan sebagai berikut:
A. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan terwujudnya
pengembangan organisasi yang dapat mencapai maksud dan isi pokok-pokok
prasaran tersebut, khususnya menyangkut ruang lingkup sebagai berikut:
1. Reformasi dalam manajemen organisasi, yang meliputi:
a. Pembentukan Sekretariat Eksekutif sebagai staf pelaksana pimpinan
pada semua tingkat pimpinan, dengan disertai qa‘idahnya, yang
menyangkut hubungan kerja dan kedudukan profesional secretariat
eksekutif/staf pelaksana tersebut.
b. Menyusun manajemen pengadaan dana yang digunakan untuk
membeayai organisasi dari sumber luar dan dalam Persyarikatan,
termasuk petunjuk pelaksanaannya yang menyangkut cara
penghimpunan, pengelolaan, dan pengendalian/ pengawasan dana
tersebut. Manajemen pengadaan dana ini dimaksud untuk menjamin
tersedianya dana untuk terlaksananya (1.a.) di atas, di samping
berfungsinya jiwa dan semangat pengawasan.
2. Refungsionalisasi organisasi yang meliputi:
a. Agar badan-badan pembantu Pimpinan Persyarikatan (Majelis,