95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

324
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
E. Untuk Badan Pengelola penyantunan dhu‘afa perlu dibentuk badan pelaksana
urusan zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah.
F. Bentuk santunan dan pembinaan antara lain meliputi:
1. Latihan Kerja, bekerjasama dengan Pemerintah.
2. Membentuk Jama‘ah dalam rangka pembinaan kaum dhu‘afa.
3. Mendirikan usaha-usaha produktif.
4. Pengadaan dan pendayagunaan lahan-lahan baru.
G. Sasaran dan obyek santunan meliputi:
1. Peningkatan kemampuan dan kualitas kaum dhu‘afa dalam segala segi,
misalnya segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan lain-lain.
2. Masyarakat yang ditimpa bencana alam.
H. Muktamar menyarankan agar:
1. Mjelis Tarjih bekerjasama dengan Majelis Tabligh untuk senantiasa
memberi penerangan tentang zakat.
2. Majelis Tarjih segera membahas dan memutuskan tentang Hukum Bunga
Deposito.
3. Pendataan secara terpadu terhadap golongan aghniya dan dhu‘afa.
4. Pembakuan sistem administrasi pengelolaan zakat.
5. Pengumpulan uang melibatkan bank dan atau baitul mal.
6. Membuat Kartu Sehat melalui Balai Kesejahteraan Sosial (Bakesos).
VI. PENINGKATAN KUALITAS PIMPINAN
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Peningkatan kualitas Pimpinan dengan
penyempurnaan sebagai berikut:
1. Mengamanatkan kepada semua tingkat Pimpinan Persyarikatan, Majelis,
Badan, Organisasi Otonom, dan Pimpinan Amal Usaha, agar dalam proses
rekuitmen pimpinan, supaya lebih mengutamakan kader-kader
Muhammadiyah yang qualified, dengan berdasarkan ketaqwaan yang
memancarkan sifat-sifat Islam, berakhlaqul-karimah, memiliki wawasan
pemikiran yang luas serta komitmen ke-Muhammadiyahan.
2. Tuntunan Rasulullah saw. tentang kriteria seorang pimpinan wajib menjadi
pedoman dalam menetapkan kepemimpinan dalam Persyarikatan dan amal
usaha Muhammadiyah. Oleh karena itu:
a. Personalia Pimpinan Persyarikatan sejak tingkat Pusat sampai Ranting,
Majelis, Badan, Organisasi Otonom, dan Pimpinan amal usaha, harus betulbetul
menjiwai hakekat agama Islam dan wajib menjaga serta
menunjukkan/membina UKHUWAH Islamiyah dalam tubuh organisasi.
b. Supaya disusun pedoman pembinaan Pimpinan Persyarikatan secara tertib
sejak dari tingkat Pusat sampai tingkat Ranting.
c. Lembaga Penasehat supaya difungsikan dengan peran yang tegas dan
produktif.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk segera menetapkan Buku
Pedoman Perkaderan Muhammadiyah, yang antara lain meliputi jenjang
perkaderan dalam Muhammadiyah serta materi-materi perkaderan masingmasing
jenjang.
4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat untuk merintis dan memrakarsai
berdirinya Pusat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Muhammadiyah di
tingkat Pusat.