95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-37 (1969) 197
III. Pelimpahan wewenang:
1. Disetujui adanya prinsip pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat kepada
Pimpinan Wilayah.
2. Pelimpahan wewenang tersebut terdiri dari:
a. Penerimaan permintaan menjadi anggota oleh Pimpinan Pusat
dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah termasuk juga pemberian kartu
tanda anggota.
Catatan:
(1) Nomor Buku Anggota akan diatur oleh Pimpinan Pusat.
(2) Permintaan menjadi anggota melewati Ranting dengan
pertimbangan Pimpinan Cabang setempat.
b. Penetapan Cabang dan Ranting sebagaimana dimaksud pasal 7 Anggaran
Dasar dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah, dengan memperhatikan
pertimbangan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
Catatan:
Pimpinan Pusat membuat pedoman tentang penetapan Cabang dan
Ranting.
IV. Tentang Organisasi Otonom:
(1) Tentang Organisasi Otonom, tetap diatur menurut Anggaran Dasar pasal 14
lama atau pasal 15 baru.
(2) Diadakan penertiban tentang pelaksanaan pasal 14 Anggaran Dasar lama
(pasal 15 baru) tersebut (termasuk pasal-pasal yang bersangkutan) sesuai
dengan keputusan Sidang Tanwir tahun 1967 dan Sidang Tanwir bulan April
tahun 1968.
Lampiran 4
* * *
K A D E R I S A S I
Muktamar menegaskan perlunya peninjauan kembali dan menyempurnakan
pembinaan kader sebagai salah satu amal Persyarikatan, baik dalam pendidikan formal,
upgrading, training dan pendidikan informal. Untuk itu Muktamar berpendapat:
1. Perlu pengintegrasian semua badan/biro yang mempunyai tugas pembinaan kader
dalam Muhammadiyah untuk menjamin adanya program, methode dan system yang
seragam, menjamin kontuinitasnya dan menggarap follow-upnya. Muktamar
memberikan dan menyarankan agar badan tersebut dinamakan Badan Pendidikan
Kader.
2. Sekolah-sekolah kader yang sekarang ada (Mu‘allimin/Mu‘allimat) hendaknya terus
dilangsungkan penyelenggaraannya, dengan menyempurnakan kurikulumnya dan
tenaga pengajarnya, agar dapat dicapai maksud pembentukannya. Sekolah-sekolah
Muhammadiyah yang lain hendaknya diintensifkan pula untuk pembinaan caloncalon
kader untuk Muhammadiyah.
3. Muhammadiyah perlu membangun Darul Arqam sebagai pusat latihan, upgrading
dan training tingkat nasional/regional. Darul Arqam dibangun di tempat kedudukan
Badan Pendidikan Kader pusat dan ditempa-tempat lain yang ditetapkan oleh BPK
Pusat bersama-sama Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.