95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

164
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
5. Melanjutkan usaha agar ajaran-ajaran Islam berlaku dalam pelaksanaan
perekonomian.
6. Memperluas usaha Muhammadiyah (dalam hal ini dilaksanakan oleh Majelis
Ekonomi) dengan mengadakan usaha perekonomian/ perindustrian sendiri dalam
suatu bentuk usaha (badan hukum) tersendiri; bentuknya dapat dipertimbangkan
lebih lanjut apakah bentuk P.T., Koperasi atau bentuk lainnya.
7. Menyiapkan modalnya dari anggota Muhammadiyah sendiri.
8. Meminta bantuan dari Pemerintah baik dalam bentuk bantuan moril, penjelasanpenjelasan,
fasilitas (perizinan), mengizinkan Muhamma- diyah mendapatkan
pinjaman dari luar negeri dan bantuan lainnya.
9. Meminta kepada Majelis Tarjih untuk meneliti dan menyusun baru Kitab Fikih Bayan
Buju’, yaitu mengenai putusan-putusan Islam tentang pengolahan alam, ihya-ul
marwat dan lain-lain dalam lapangan perekonomian, perdagangan dan
perindustrian.
10. Menentukan kemungkinan pendirian suatu Badan Keluarga Muhammadiyah.
III. Soal “Pemeliharaan Keluarga Muhammadiyah”
Mendengarkan ide dan pelaksanaan konsepsi tentang “Pemeliharaan Keluarga
Muhammadiyah” dari pemrasaran Dr. Koesnadi, pembanding (1) A. R. Fakhruddin dan
(2) K. H. Asnawi Hadisiswoyo, dirumuskan sebagai berikut:
A. Dalam rangka pembentukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dipandang
perlu adanya suatu cara untuk memelihara keluarga Muhammadiyah yang sebaikbaiknya.
B. Pelaksanaan:
Untuk jangka pendek dapat dilakukan usaha-usaha di bawah ini:
1. Melanjutkan pembentukan Jamaah di Cabang-cabang menurut tuntunan yang
telah ada.
2. Diadakan pengawasan dan pimpinan atas Jamaah-Jamaah.
3. Di tiap-tiap Cabang diadakan seorang koordinator Kepala Jamaah yang
dipilih/ditunjuk oleh Kepala Jamaah.
4. Di tiap-tiap Cabang diadakan kursus koordinator Jamaah.
5. Di Cabang dan Daerah diadakan seorang untuk mengurus soal Jamaah.
6. Diusahakan adanya Majelis tersediri di Pusat dan Daerah, Bagian di Cabang
untuk mengurusi soal-soal Jamaah.
C. Untuk jangka panjang dan selanjutnya kita mulai hal-hal tersebut di bawah ini:
1. Badan Pemikir:
Di Pusat segera dibentuk Badan Pemikir yang mempelajari lebih lanjut cara
pelaksanaan ide yang dimaksudkan dalam prasaran Dr. Kusnadi.
2. Kader vorming (Pembentukan Kader):
Yang dapat dimulai di Pusat ialah pembentukan kader dalam segala lapangan:
a. Keagamaan dan umum:
Menyempurnakan Madrasah Mu‘allimin di Yogyakarta yang mata
pelajarannya dibahas oleh Badan Pemikir dalam rangka pembentukan
kader Muhammadiyah.
b. Kader khusus:
1. lapangan kepanduan H. W.