95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

368
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
lazim terpakai dalam masyarakat modern dewasa ini, yaitu berupa accountability yang
baku dan dapat dihadirkan dan diperiksa kebenarannya secara kuantitatif. Di antaranya
dengan menggunakan teknik pengawasan yang dilakukan dengan memakai sistem
pemeriksaan yang dapat diudit.
Adanya pengawasan yang terpisah secara fungsional, tidak mengurangi perlunya
ditegakkan pengawasan melekat pada kepimpinan Persyarikatan. Efektivitas Pimpinan
Persyarikatan di masa depan tergantung kepada kemampuan pengendalian organisasi
dan aktivitas organisasi itu secara nyata pada setiap tingkat Pimpinan, dari Pimpinan
Pusat sampai kepada Pimpinan Ranting.
Akhirnya dalam uraian refugsionalisasi pengawasan dalam rangkaian
pembicaraan pengembangan organisasi Muhammadiyah, adalah penting untuk memetik
salah satu butir keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 1989 di Lhokseumawe 8 – 11
Desember 1989 yang lalu itu, berkenaan dengan “Peningkatan Pengawasan Dalam
Muhammadiyah” butir V/5 yang berbunyi: Untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional secara efektif, dituntut tidak adanya jabatan rangkap vertical
seperti jabatan anggota pimpinan persyarikatan yang membawahi langsung amal usaha
persyarikatan. Seyogyanyalah dalam rangka pengembangan organisasi Muhammadiyah
yang sedang kita bicarakan ini, keputusan Sidang Tanwir tersebut di atas mendapat
pengukuhan Muktamar, sehingga fungsi pengawasan yang sudah akan ditegakkan itu,
merupakan salah satu langkah yang menunjang pembaharuan organisasi yang menjadi
sarana untuk mencapai tujuan di masa datang.
POKOK POKOK PERUBAHAN
A. Unsur pelaksana professional yang membantu pimpinan
1. Membentuk suatu secretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris eksekutif,
sebagai badan pelayanan pimpinan masing-masing tingkat, yang mengelola
urusan manajemen kantor dan menjadi terminal informasi, menerima, mengolah
dan meneruskan informasi ke seluruh pihak yang bersangkutan dari markas
pimpinan masing-masing tingkat. Termasuk ke dalam pengumpulan informasi,
terbentuknya sistem pemantauan kegiatan oleh pimpinan atas kepada pimpinan
bawahan secara fisik maupun teknis, yang penyelenggaraan dan pembinaannya
dilakukan di bawah sekretaris eksekutif itu.
2. Tugas utama sekretaris eksekutif adalah pemrakarsa kegiatan yang sudah ditetapkan
menjadi beban program pimpinan persyarikatan tingkat yang bersangkutan,
mempersiapkan rapat-rapat dan acara-acara pimpinan, termasuk pencatatan serta
penuangannya ke dalam rumusan-rumusan keputusan dan penyiapan laporanlaporan
pimpinan. Sekretaris eksekutif itu dapat memegang koordinasi fungsi
pelayanan kantor (urusan kerumahtanggaan), kesekretariatan majelis atau badan
pelaksana lainnya pada tingkat pimpinan persyarikatan yang bersangkutan.
3. Sekretaris eksekutif diangkat oleh pimpinan persyarikatan tingkat yang
bersangkutan, dipilih dari orang atau kader Muhammadiyah yang memenuhi
syarat kemampuan dan kesetiaan, dipekerjakan dengan perlakuan dan hak
seorang professional. Hubungan kerja sekretaris eksekutif dengan pimpinan
persyarikatan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang mencakup hak-hak
dan kewajiban masing-masing pihak dengan mengacu pada ketentuan umum
tentang kedudukan serta hak dan kewajiban staf dan pimpinan professional dan
kekaryawanan dalam persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah yang akan
ditetapkan oleh pimpinan pusat.