95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 (1995) 453
perluasan kawasan industri melalui pengembangan hidup jama‘ah terutama di
lingkungan buruh.
l. Penyuluhan dan pelatihan sistem inventarisasi/administrasi wakaf harta benda
Muhammadiyah untuk optimalisasi pemanfaatan demi tercapainya tujuan
persyarikatan, khususnya dalam bidang ekonomi/sosial.
m. Melaksanakan inventarisasi pengusaha Muhammadiyah di Cabang, Daerah, dan
Wilayah serta mengadakan pelatihan dan memberi dukungan moral kepada pengusaha
Muhammadiyah untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan.
n. Membentuk balai kesejahteraan sosial (BAKESOS) pada sekurang-kurangnya satu
daerah di setiap wilayah, sebagai proyek percontohan penggalakan kepedulian
ummat dalam rangkaian usaha revitalisasi cabang dan ranting.
o. Pemasyarakatan program pembinaan kesehatan umnmat (BINKESMAT) melalui
penyuluhan hidup sehat.
p. Meningkatkan jumlah dan mutu amal usaha kesehatan.
q. Membentuk pusat-pusat informasi dan konsultasi keluarga sakinah dan masalah
kependudukan serta keluarga sejahtera pada umumnya.
r. Meratakan pembentukan Majelis Wakaf hingga terbentuk di semua daerah dan
meningkatkan kemampuan kerja dengan melibatkan tenaga profesional, baik
langsung sebagai anggota pimpiunan maupun sebagai konsultan/dewan pakar.
s. Memperbanyak buku tuntunan serta penyelenggaraan lokakarya-lokakarya untuk
meningkatkan profesionalisme pengelola amal usaha sosial.
t. Menyiapkan kader-kader Muhammadiyah pada daerah-daerah yang berpotensi
untuk diterjunkan sebagai tenaga sukarela, baik atas nama pribadi atau pun
resmi mewakili Muhammadiyah, dalam program-program swadaya masyarakat,
program LKMD, IDT, KUD dan sebagainya.
IV. PENINGKATAN DANA MUHAMMADIYAH
Latar Belakang
Untuk merealisasikan maksud dan tujuannya (AD ps. 3) melaksanakan usahausahanya
(AD psl 4), Muhammadiyah memerlukan dana yang besar, antara lain untuk:
1. Pengembangan dan pembinaan organisasi seperti beaya operasional, beaya
pembinaan wilayah, pembangunan kantor dengan peralatannya (meubelair, alatalat
kantor, komputer, telepon dan sebagainya), jaringan komunikasi (antar propinsi,
daerah, cabang dan ranting), peningkatan sarana transportasi.
2. Pengembangan dan pembinaan SDM dengan meningkatkan kaderisasi dan pelatihan
kepemimpinan maupun pada bidang-bidang yang lain, juga untuk menyekolahkan,
mengkursuskan kader-kader potensial dan berbakat. Untuk itu diperlukan adanya
prasarana dan sarana perkaderan dan pelatihan seperti pembangunan pusat-pusat
latihan, pengembangan organisasi BPK, penerbitan berbagai buku jurnal, dan lain-lain.
3. Memberi bantuan bagi daerah-daerah dan lembaga-lembaga yang lemah seperti
daerah-daerah di Maluku, NTT, NTB, Irian Jaya, dan sebagainya. Di daerah-daerah
tersebut perlu dibangunkan sekolah, madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Demikian
pula untuk membangun sekolah-sekolah dan madrasah yang belum berkembangan.
4. Untuk pembinaan anggota. Seperti penerbitan buku-buku bimbingan keagamaan
(pedoman shalat, zakat, puasa, haji, korban, ibadah yaumiyah, tuntunan akidah,
tuntunan akhlak, tuntunan keluarga sakinah, tuntunan pemeliharaan janazah,