95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 (1995) 425
8. Dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan hendaknya pemerintah lebih
mempertimbangkan dan melindungi kepentingan rakyat kecil.
9. Mengimbau pemerintah agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih
kongkret dalam memecahkan kesenjangan sosial ekonomi.
10. Mendukung kebijakan dan usaha-usaha Menteri Tenaga Kerja RI untuk
meningkatkan pelaksanaan Upah Kerja Minimum (UKM) dan
perlindungan bagi para pekerja khususnya pekerja wanita.
11. Mendesak kepada PP Muhammadiyah agar segerra mengadakan kerjasama
dengan Depnaker dan departemen/lembaga yang terkait untuk menangani
masalah-masalah ketagakerjaan.
12. Agar pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kebebasan bagi
para pekerja dalam menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,
menjalankan cuti hamil bagipekerja wanita, dan lain-lainnya.
13. Pemerintah hendaknya lebih menertibkan penyelenggaraan pengiriman
TKI ke luar negeri dan memberi perlindungan kepada TKI khususnya
wanita, menindak oknum atau pihak-pihak yang merugikan TKI dan
kepentingan bangsa, serta memprioritaskan pengiriman TKI yang memiliki
profesi yang berkualitas/tenaga ahli.
14. Agar pemerintah menghindarkan dan menghentikan penggalian dana yang
mengandung unsure judi serta melarang atau menghentikan kegiatankegiatan
ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mempunyai atau
mengandung unsur judi.
F. HUKUM DAN POLITIK
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa
Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisasi dengan dan tidak
merupakan afiliasi atau kaitan apapun dengan salah satu kekuatan social
politik.
2. Muhammadiyah ikut menyukseskan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR-
RI tahun 1998 dan mengharapkan agar Pemilu 1997 berjalan dengan
“Luber” dan”Jurdil” sesuai dengan peraturan yang berlaku serta
menjunjung tinggi asas demokrasi Pancalisa.
3. Menyerukan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya untuk
menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak
asasinya sebagai warga negara.
4. Muhammadiyah mengimbau agar seluruh kekuatan social politik di
Indonesia menomor satukan kesatuan, persatuan, ketahanan dan
kepentingan nasional.
5. Sejalan dengan iklim keterbukaan yang sudah mulai tercipta, diharapkan
kehidupan nasional berjalan menuju ke arah pengembangan demokrasi
sebagaimana dicita-citakan oleh sistem kedaulatan rakyat dalam
kehidupan kenegaraan.
6. Muhammadiyah menyambut baik i’tikad Baik bapak Presiden Republik
Indonesia yang menugaskan LIPI untuk meneliti sitem dan pelaksanaan
Pemilu. Oleh karena itu Muhammadiyah mengharapkan agar LIPI dapat
segera menyelesaikan tugasnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk
perbaikan pelaksanaan Pemilu yang akan datang.