95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-34 (1959) 157
Pasal 9
Apabila Pimpinan Pusat tidak berkedudukan di kota pusat pemerintahan, maka
di sana diadakan Majelis Perwakilan Istimewa Pimpinan Pusat yang tugasnya diatur
dalam suatu qa‘idah khusus.
Pasal 10
PIMPINAN DAERAH
a. Pimpinan Daerah memimpin persyarikatan dalam Daerah, serta memimpinkan dan
melaksanakan pimpinan dari Pimpinan Pusat.
b. Anggota Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Daerah terdiri dari
sekurang-kurangnya sembilan orang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa
tiga tahun.
c. Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari anggota-anggota
Pimpinan Daerah.
d. Ketua Pimpinan Daerah disamping tugasnya, karena jabatannya menjadi Wakil
Pimpinan Pusat dalam Daerahnya.
e. Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya yang kemudian disahkan oleh
Sidang Daerah.
Pasal 11
PIMPINAN CABANG
a. Pimpinan Cabang memimpin persyarikatan dalam Cabang, serta memimpinkan
dan melaksanakan pimpinan dari atasnya.
b. Anggota Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Cabang dari anggota
Persyarikatan di Cabang itu, terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang dan
disahkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa tiga tahun.
Pasal 12
PIMPINAN WILAYAH
a. Di pusat Wilayah dibentuk suatu badan bernama Pimpinan Wilayah, dengan tugas
mengatur kerjasama Pimpinan Daerah yang ada di lingkungannya dan
menyelenggarakan kepentingan Muhammadiyah mengenai urusan dan hubungan
dengan pemerintah dari Wilayah yang bersangkutan.
b. Anggota Pimpinan Wilayah diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari
calon-calon yang diajukan oleh pertemuan wakil-wakil Pimpinan Daerah dalam
Wilayah dari anggota persyarikatan yang tinggal di ibukota Wilayah, terdiri dari
sekurang-kurangnya tiga orang untuk masa tiga tahun.
c. Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari antara anggotanya.
d. Ketua Pimpinan Wilayah disamping karena jabatannya menjadi Wakil Pimpinan
Pusat dalam wilayahnya.
e. Penetapan dan ketentuan lingkungan wilayah dilaksanakan dengan keputusan
Pimpinan Pusat.
Pasal 13
PEMILIHAN PIMPINAN
Cara pemilihan anggota Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,
dan Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.