95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Lampiran V
Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 (2000) 513
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUHAMMADIYAH
TENTANG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Bismillahirrahmanirrahiem
Pendahuluan
Muhammadiyah sebagai gerakan da’wah Islam amar ma’ruf nahi munkar
sepanjang sejarahnya senantiasa memiliki komitmen yang istiqamah dalam
menggerakkan reformasi masyarakat dan bangsa ke peningkatan kualitas kehidupan
sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang merupakan implementasi misi rahmatan
lil ‘alamin.
Muhammmadiyah memandang bahwa reformasi adalah gerakan perubahan total
yang membawa nilai-nilai kebenaran, kedamaian, keadilan dan pencerahan secara
sistemik. Pandangan Muhammadiyah yang menuntut reformasi total dan tersistem
didukung oleh kenyataan sosiologi dan bahwa kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan
sentralistik selama tiga dasawarsa telah terbukti melahirkan krisis sistem, budaya dan
alam pikiran dalam segenap sendi kehidupan bangsa.
Muhammadiyah menyadari sepenuhnya bahwa pemikiran dan pola kehidupan
keagamaan perlu dikembangkan sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, baik dalam menyelesaikan krisis maupun untuk membangun tatanan
baru dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya di tubuh bangsa ini.
Karena itu, Muhammadiyah bertekad secara proaktif untuk menggerakkan reformasi
di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.
I. POKOK-POKOK PIKIRAN
A. Masalah Politik dan Keamanan
1. Dalam rangka menghadapi suasana ketidakpastian kehidupan politik dan
kemandegan reformasi, para pimpinan bangsa dan elit politik perlu mencari
jalan keluar dengan lebih mengedepankan pemikiran yang jernih yang dijiwai
oleh semangat persatuan dan rekonsiliasi.
2. Pemerintah dan DPR serta seluruh kekuatan politik secara bersama-sama perlu
secara arif menegakkan etika dan moral politik dengan berusaha mengurangi
akrobatik politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial.
Para elit politik dan masyarakat agar dalam memperjuangkan kepentingan
mereka, menghindarkan diri dari praktek-praktek politik kekerasan dan
kekerasan politik.
3. Pemerintah seyogyanya senantiasa menciptakan iklim yang kondusif serta
memusatkan perhatian dan menentukan agenda serta prioritas program yang
benar-benar membawa kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban nasional.
4. Untuk mengatasi bahaya disintegrasi bangsa, pemerintah dan seluruh
komponen bangsa perlu segera mencari dan menyelesaikan akar masalahya,
melakukan pembagian hasil sumber daya alam yang seadil-adilnya, menindak
tegas pelanggaran HAM dan berkembangnya gejala separatisme seperti yang
terjadi di Aceh, Ambon dan Irian Jaya.