95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 325
VII. STRATEGI DAKWAH PADA ERA INFORMASI DAN INDUSTRIALISASI
Menerima prasaran Pimpinan Pusat tentang Strategi Dakwah pada Era Informasi dan
Industrialisasi, serta menetapkan kembali strategi dakwah Muhammadiyah keputusan
Sidng Tanwir Muhammadiyah tahun 1987 di Yogyakarta dengan penyempurnaan
seperti tertera pada lampiran 2. Di samping itu, berkaitan dengan pelaksanaan dakwah
Persyarikatan, Muktamar merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.
1. Agar dilakukan upaya-upaya kongkrit untuk penggalian dana dakwah serta
pengelolaannya secara terpadu.
2. Dalam era informasi dan industrialisasi, dakwah tertumbuk pada masalah
dilematis. Satu sisi harus berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi dan
satu sisi lain harus bisa memberi warna perubahan ini dengan warna islami.
Dalam hal ini Muktamar memandang bahwa garapan dakwah adalah
memperhatikan kuantitas umat Islam dan meningkatkan kualitas umat Islam.
Peningkatan kualitas ini meliputi: kualitas keagamaan, pendidikan, ekonomi,
etos kerja, dan kesejahteraan.
3. Berdasarkan hal tersebut pada butir (2), maka Muktamar mengamanatkan
kepada Pimpinan Pusat dan seluruh jajaran Pimpinan Muhammadiyah untuk
meningkatkan pendayagunaan seluruh amal usaha Muhammadiyah sebagai
media/sarana dakwah.
4. Muktamar menetapkan Strategi Dakwah tersebut pada lampiran 2 untuk
dipedomani dalam melaksanakan kegiatan dakwah bagi seluruh jajaran dan
amal usaha Muhammadiyah, dan selanjutnya menugaskan kepada Pimpinan
Pusat Muhammadiyah untuk menyusun petunjuk pelaksanaannya.
VIII. USUL-USUL
Muktamar Muhammadiyah ke-42 menerima dan menyetujui usul-usul sebagai
berikut.
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat peta kekuatan dan kelemahan
dakwah Muhammadiyah guna keberhasilan gerakan dakwah Persyarikatan.
2. Agar prosedur penerbitan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah disederhanakan dan dipercepat, serta bentuk
KTA ditingkatkan mutunya.
3. PP Muhammadiyah dan tingkat Pimpinan Persyarikatan di bawahnya supaya
mengintensifkan pengembangan organisasi di wilayah Indonesia Bagian Timur.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar membuat petunjuk teknis kaidahkaidah
yang dikeluarkan.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyelesaikan persoalan tanah-tanah
yang telah dikuasai menjadi milik Persyarikatan, sekaligus memroses
penerbitan sertifikatnya.
6. Meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk
menjadi sarana pendidikan kader.
7. Dalam rangka mengatasi kelangkaan ulama/da‘i, maka dipandang perlu agar
setiap wilayah dapat mendirikan sebuah lembaga pendidikan pesantren.
8. Berdassarkan AD/ART maka penarikan uang iuran anggota lebih
diintensifkan.
9. Pimpinan Cabang/Daerah Muhammadiyah yang berdekatan dengan lokasi
transmigrasi agar aktif berpartisipasi dalam pengembangan dakwah Islam di
daerah tersebut.