95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

366
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
Sidang Tanwir Muhammadiyah 1989 (dilangsungkan pada 8–11 Desember 1989
di Lhokseumawe, Aceh Utara), membenarkan adanya tuntutan nyata kepada
penyempurnaan organisasi Muhammadiyah itu. Sidang Tanwir menerima baik makalah
tentang “Suatu Tinjauan Ulang Organisasi Muhammadiyah” dan mengamanatkan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diacarakan dalam Muktamar ke-42 yang
mulia ini. Oleh karena itu, makalah tersebut dilampirkan menjadi bagian yang tak terpisah
dari prasaran ini, sehingga dapat membantu untuk melihat luasan persoalan dan
kebenaran analisis yang perlu dievaluasi oleh para Muktamirin. Setidak-tidaknya ada
panduan untuk memperoleh kesamaan arah dan persepsi sebelum terjun dalam diskusi
untuk mendapatkan kebulatan mufakat.
Refungsionalisasi dan Reformasi
Dengan menurunkan beberapa pokok tentang pengembangan organisasi
Muhammadiyah yang diharapkan dapat diputuskan oleh Muktamar ke-42, seperti di
bawah nanti, maka dengan sederhana dapat dikatakan bahwa pengembangan organisasi
sebagaimana dimaksud tidak perlu mengubah anggaran dasar.
Tekanan pengembangan organisasi lebih dititik-beratkan satu pihak pada
refungsionalisasi organ organisasi tertentu, dan pada pihak lain adalah reformasi.
Refungsionalisasi adalah memperjelas batasan fungsi atau menambah isi dan
dukungan kepada satu atau beberapa organ dalam organisasi. Maksud refungsionalisasi
ialah agar organisasi secara menyeluruh dapat berfungsi lebih baik dan lebih sempurna
jalannya mencapai sasaran, sedang bagi yang bertugas agar dapat melaksanakan
tugasnya lebih efektif.
Reformasi adalah berkenaan dengan perubahan atau penyesuaian yang
diperlukan atas satu atau beberapa organ tertentu dalam suatu struktur organisasi.
Perubahan diperlukan karena berubahnya fungsi atau isi organ lain yang terkait, atau
karena kebutuhan peningkatan koordinasi antar organ-organ.
Ada dirasakan timbul hasrat di lingkungan dalam Muhammadiyah sendiri,
terutama di kalangan pimpinan, keinginan hendak meluruskan dan menyempurnakan
tata-cara kerja Majelis-Majelis umpamanya, untuk tidak menimbulkan kesan seolah-olah
Majelis itu bergerak seperti organisasi otonom. Hal ini tertampak karena tidak jarang terjadi
bahwa terdorong oleh kehendak untuk terlihat lebih berhasil secara operasional dan dipacu
oleh semangat yang tinggi, ingin gerak cepat dan tidak mau terlambat, lalu telah melahirkan
cara kerja yang menekankan pada hirarkis Majelis dan tidak melalui saluran induk
Persyarikatan. Akibatnya, Pimpinan Persyarikatan dalam organisasi induk menjadi seperti
kehilangan kendali. Tidak jarang Pimpinan Persyarikatan melihat kegiatan seperti menonton
dari luar. Kadang-kadang ada terjadi pada suatu kali dan pasa suatu tempat, kegiatan
yang tumpang tidih di atas sasaran pada objek yang sama. Maka kalau hal itu terjadi yang
hilang dalam fungsi organisasi tidak hanya fungsi koordinasi, tetapi juga fungsi
pendistribusian informasi. Kalau ini terjadi maka selanjutnya markas organisasi
Persyarikatan sebagai pusat informasi menjadi tidak berfungsi dan hilang artinya.
Mengembalikan fungsi-fungsi tubuh dan anggota organisasi kepada tempat yang
sewajarnya, atau disebut refungsionalisasi, termasuk dalam cakupan pengembangan
organisasi juga, sungguhpun dalam praktek pelaksanaannya nanti akan keluar dalam
usud penajaman pembagian kerja dan penegasan kewenangaan dan tanggungjawab
masing-masing instansi organ. Issue ini tidak hanya berkenaan dengan pembagian kerja
antar Majelis yang satu dengan yang lain, tetapi pula berkaitan dengan penegasan