95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 (1995) 435
2. Masalah nasional selanjutnya adalah amsalah ekonomi yang terkait dengan
tingkat pertumbuhan, pemerataan, lingkungan hidup, stabilitas politik nasional,
dan aspek-aspek lainnya yang saling kait-mengait. Sebuah negara yang income
per kapitanya masih rendah atau menengah, tidak akan kuat menahan goncangan
politik baik di tringkat nasional lebih-lebih internasional. Selain itu, kehidupan
tingkat pertumbuhan ekonomi masih dapat dipertahankan secara konstan atau
mungkin meningkat, jika tidak disertai dengan pemerataan yang serius dalam
mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan rakyat secara meluas, maka akan
sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ketahanan bangsa. Akan lebih
pelik jika kedua maslah tersebut diperburuk oleh masalah-masalah yang terkait
dengan pembangunan seperti masalah penggusuran, perburuhan, dan
sebagainya, sehingga menimbulkan akumulasi masalah social secara saling
berkaitan. Masalah lain yang bersifat mikro adalah masalah liberalisasi ekonomi.
Liberalisasi ekonomi sebagaimana telah diputuskan dalam konferensi APEC
merupakan kebijakan yang tidak terelakkan karena mulai tahun 2003 mendatang
Indonesia harus memasukim era AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang
dilanjutkan pada tahun 2020 dalam skema liberalisasi perdagangan yang lebih
luas di Asia Pasifik. Pengaruh liberalisasi ekonomi akan berdampak luas bukan
hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan pendidikan, politik,
dan budaya. Setiap kebijakan ekonomi nasional akan berdampak luas terhadap
masyarakat, termasuk di dalmnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas.
3. Masalah domestik lain yang pada masa akan datang diduga masih merupakan
agenda nasional adalah masalah “rule of law” yang berkaitan dengan kehidupan
politik dan ekonomi. Kepastian hukum diharapkan dapat semakin diciptakan
dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Selain itu “rule of law” juga diharapkan
semakin dikembangkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, memecahkan
masalah kesenjangan social ekonomi, dan perlindungan hak-hak rakyat dan
pencari keadilan. Sesuai dengan asas negara hukum diharapkan bahwa jaminan
kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan dapat tercipta dengan baik.
4. Masalah lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berkaitan dengan
tantangan membangun kualitas dan martabat manusia Indonesia seutuhnya
dalam memasuki situasi global yang semakin penuh persaingan. Di tengah
tuntutan pengembangan kualitas sumberdaya manusia, diharapkan bahwa
keunggulan kualitas manusia Indonesia tidak semata-mata diukur dari kekuatan
fisik-ekonomi, wawasan pemikiran dan kemampuan teknis, tetapi juga bertumpu
pada kekuatan iman dan taqwa serta kepribadian atau akhlak. Bersamaan dengan
itu, di tengah arus globalisasi yang semakin menyebar, terjadi pula perubahan
nilai dan perilaku serta masuknya pengaruh budaya luar yang negatif, sehingga
lambat laun akan memperlemah ketahanan bangsa. Jika pengaruh negatif itu
terus berlangsung tanpa kendali maka masyarakat Indonesia akan mengalami
krisis moral dan spiritual yang serius.
5. Secara spesifik terdapat beberapa agenda operasional dalam kehidupan nasional,
yang memerlukan pelaksanaan dan pembahasan terus menerus antara lain:
a. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dituntut
pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk
usaha mengendalikan penyimpangan yang terjadi, sehingga makin
mendekati pada tercapainya cita-cita nasional.