95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 329
pendistribusian, dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, agar tidak disalahgunakan
untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan ajaran
Islam.
F. SOSIAL EKONOMI
1. Mendukung imbauan Presiden tentang pembagian saham dari para
pengusaha nasional yang berhasil kepada koperasi (sebesar 25%) sebagai
salah satu cara pemerataan asset ekonomi.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum
dan perundang-undangan kepada kelompok pengusaha menengah, kecil,
dan koperasi, agar mereka mampu bersaing dalam pasar bebas.
3. Menyerukan kepada Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan undangundang
anti monopoli dan oligopoli sehingga asset ekonomi tidak
terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang tertentu saja.
4. Menyerukan kepada umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah
khususnya untuk meningkatkan pengeluaran, pengelolaan, dan
pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara
menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
G. PEMILIHAN UMUM
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan
Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa
Muhammadiyah tidak mempunyai kaitan dengan salah satu kekuatan
sosial-politik.
2. Muhammadiyah akan ikut menyukseskan Pemilu 1992 yang akan datang,
dan mengharapkan agar Pemilu tersebut berjalan dengan lancar, tenang,
dan tertib.
3. Menyerukan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya untuk
menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak
asasinya sebagai warga negara.
H. LUAR NEGERI
1. Untuk menghindari kehancuran tanah suci umat Islam dan negara-negara
di sekitarnya, mendesak pemerintah Irak dan Amerika Serikat untuk
mengadakan perundingan dalam rangka pemecahan Krisis Teluk secara
damai, dan menyerukan kepada negara-negara Arab untuk bersatu dan
terlibat secara aktif dalam penyelesaian krisis tersebut, guna menjamin
hak-hak dan kedaulatan Kuwait, Irak, dan Saudi Arabia.
2. Mendukung kebijaksanaan Presiden mengenai Krisis Teluk, yang tidak
akan mengirimkan pasukan ABRI ke kawasan Teluk; hal ini didasarkan
pada keyakinan bahwa sesama muslim tidak dibenarkan untuk saling
menumpahkan darah.
3. Mengutuk pemerintah zionis Israel atas tindakan kekerasan yang mereka
lakukan terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan agar tindakan tersebut
dihentikan, serta mengimbau kepada PBB untuk segera melakukan upaya
baru penyelesaian terhadap masalah pendudukan Israel di daerah Palestina
tersebut.
4. Mengimbau Pemerintah India untuk melindungi hak dan kepentingan
umat Islam dari agresi kaum ekstremis Hindu yang akan menghancurkan
masjid Ayodya yang selanjutnya akan didirikan kuil.