95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

316
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
Lampiran II-b
REKOMENDASI DAN RESOLUSI
MUKTAMARMUHAMMADIYAH KE-41
7 – 11 DESEMBER 1985 DI SURAKARTA
A. DALAM NEGERI
1. Sejarah
Penulisan Sejarah Nasional dan PSPB yang berfungsi sebagai alat pendidikan
untuk menambahkan kesadaran kebangsaan dan kecintaan kepada bangsa dan
tanah air untuk mencapai pendidikan nasional, diharapkan pemerintah dapat
memperhatikan kebenaran ilmiah dan tidak melupakan peranan agama dan umat
Islam baik di zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan.
2. Pendidikan Agama dan Akhlaq serta Pelajaran bahasa Al-Quran
a. Pelaksanaan pendidikan agama, khususnya di sekolah-sekolah dari SD
sampai Perguruan tinggi baik sekolah negeri maupun swasta, agar
pelaksaannya diintensifkan sesuai dengan agama yang dipeluk masingmasing,
karena melalui intensifikasi pendidikan agama dapat tercapai tujuan
pendidikan nasional yaitu terwujudnya manusia yang taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, sesuai dengan TAP MPR dan GBHN. Karena itu jam
pelajaran agama di SD kelas 4- 6 yang sekarang ini tiga jam jangan sampai
dikurangi justru syukur kalau bisa ditambah.
b. Agar TVRI dan RRI dapat menyediakan siaran untuk pelajaran bahasa Al-
Quran, dengan tujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan
penghayatan umat Islam terhadap kitab sucinya.
c. Menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat umumnya agar dalam
pendidikan di sekolah dan di masyaraskat lebih menekankan aspek akhlaq
untuk membina moralitas generasi muda dan masyarakat.
d. Mendukung sepenuhnya kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan
pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri yang tertuang dalam SKB
Mendikbud dan Menteri Agama nomor 70/1977, dan untuk mendirikan
mushalla di sekolah-sekolah dan universitas.
e. Mengimbau para pimpinan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi swasta,
agar memberikan kelonggaran kepada siswa/mahasiswa yang beragama
Islam untuk melaksanakan ibadat termasuk shalat Jum‘at dengan memberikan
waktu istirahat dan untuk mengenakan busana muslimah bagi pelajar dan
mahasiswa puteri.
3. Kompilasi Hukum Islam
Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengadakan proyek kompilasi
hukum Islam yang merupakan kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen
Agama. Dan menghargai pula prakarsa pemerintah dalam mempersiapkan RUU
tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama dan RUU
tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.
4. Tenaga Kerja Wanita
a. Agar Pemerintah mengambil kebijaksanaan secara bertahap dalam
menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita yang dipekerjakan sebagai
pembantu rumah-tangga atau tenaga kasar lainnya ke luar negeri.