95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

524
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun peta dakwah secara nasional
sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan dakwah.
4. Menghidupkan kembali usaha-usaha Lembaga Dakwah Khusus untuk
pelaksanaan kegiatan dakwah pada daerah transmigrasi.
5. Membenahi manajemen dakwah Persyarikatan secara tersistem/terorganisasi
dengan baik.
6. Diperlukan Juklak dan Juknis untuk melaksanakan Dakwah Kultural agar lebih
operasional dan dapat dilaksanakan di seluruh lini Persyarikatan.
V. Bidang Pendidikan
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu menyusun ulang Kurikulum di semua
jenjang pendidikan terutama materi ISMUBARIS (Al Islam, Kemuhammadiyahan,
Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris).
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera mengeluarkan aturan untuk
memberikan kewenangan kepada PWM dalam penyelenggaraan PTM yang
ada di daerah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun kembali tentang Qaidah
Dikdasmen terutama yang menyangkut kewenangan Persyarikatan dalam
penyelenggaraan pendidikan dengan merubah sistim pengangkatan kepalakepala
sekolah Muhammadiyah yang pengangkatannya selama ini ada pada
Majlis Dikdasmen untuk diberikan kepada Persyarikatan sesuai dengan
jenjangnya.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun kriteria dan persyaratan
pengangkatan guru, karyawan, lebih khusus kepala sekolah melalui proses Fit
and Proper Test sesuai dengan standar nasional.
5. Pimpinan AUM/PTM tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan
Persyarikatan serta jabatan yayasan yang sama dengan AUM sejenisnya, dalam
keadaan khusus dapat dilakukan dengan rekomendasi PW Muhammadiyyah
dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
6. Perlu adanya subsidi silang oleh PTM/ Sekolah Muhammadiyah yang sudah
besar dan maju kepada PTM/Sekolah Muhammadiyah yang belum besar dan
maju
7. Perlu ketegasan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keberadaan
HW (Hizbul Wathan) di sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai satu satunya
gerakan kepanduan dan IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) sebagai satusatunya
organisasi intra di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong aktifitas HW di lingkungan
masyarakat atau luar sekolah.
VI. Bidang Politik
1. Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau
menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun program pendidikan politik
bagi kader-kader Muhammadiyah di semua tingkatan.
VII. Perempuan dalam Muhammadiyah
Agar keberadaan anggota Muhammadiyah perempuan dalam struktur
kepemimpinan organisasi Muhammadiyah hanya sebagai anggota pleno, yang
secara eks-officio diduduki oleh Ketua Aisyiyah.