95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

556
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan
seni-budaya Islami.
f. Memanfaatkan media massa cetak dan elektronik sebagai sarana dalam
pengembangan program seni budaya dalam Muhammadiyah.
12. Program Nasional Bidang Ukhuwah dan Kerjasama
a. Membangun suasana persaudaraan dalam aktivitas Persyarikatan dengan
mengefektifkan forum-forum pengajian, pertemuan, dan lain-lain.
b. Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan
dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam
maupun luar negeri, untuk mendukung gerak Persyarikatan.
c. Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan
berkeadaban.
d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun
luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam
guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.
e. Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun
luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam
secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang
merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.
BAB IV
PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
A. Prinsip Pengorganisasian dan Pelaksanaan
Program Muhammadiyah jangka panjang dua puluh tahun (2005-2025) dan
program lima tahun ke depan (2005-2010) dikembangkan berdasarkan beberapa
prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-45 merupakan program nasional yang
menjadi acuan umum bagi perumusan dan pelaksanaan program di tingkat Wilayah,
Daerah, Cabang, Ranting, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Persyarikatan
sesuai dengan kewenangan, kepentingan, dan kondisi masing-masing
2. Program umum nasional Muhammadiyah 2005-2010 berada dalam tanggung
jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan pelaksanaan serta
penjabaran program berada di tingkat daerah. Artinya bahwa Pimpinan
Muhammadiyah Daerah menjadi tempat konsentrasi administrasi dan
pelaksanaan program dengan pertimbangan lebih dekat ke arus bawah yakni
cabang dan ranting serta lebih realistis dalam melakukan pengorganisasian
dan pelaksanaan program Muhammadiyah sesuai dengan orientasi otonomi
dan opersional program dari bawah (bottom-up).
3. Kebijakan pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat wilayah
meliputi tiga aspek/fungsi, pertama sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan
Pusat dalam melaksanakan program umum nasional, kedua bertanggung jawab
dalam pengorganisasian secara umum terhadap pelaksanaan program di
bawahnya, dan ketiga melaksanakan kebijakan-kebijakan khusus sesuai
dengan kewenangan dan kepentingan wilayah masing-masing.
4. Prinsip pengorganisasian pelaksanaan dan penjabaran program yang berlaku
secara otonom di tingkat daerah tidak berkaitan dengan pengelolaan amal usaha