95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 345
c. Menyederhanakan struktur-struktur organisasi seperti badan dan
lembaga yang dipandang overlapping seperti antara Majelis Pustaka
dengan Pusat Informasi dan Dokumentasi, Lembaga Dakwah Khusus
dengan Pusat Pengembangan masyarakat, dan sejenisnya dengan jalan
mengintegrasikan serta perlu menghindari penambahan struktur yang
tidak terlalu mendesak untuk dibentuk.
8. Meningkatkan fungsi Organisasi Otonom (‘Aisyiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah,
Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar
Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) sebagai aktor
pengembangan, efektivitas dan efisiensi, dinamika, dan kaderisasi yang
terintegrasi dan mendapat tempat pengembangan yang terarah dan terencana
oleh Pimpinan Persyarikatan sebagaimana ditegaskan dalam Qaidah
Organisasi Otonom Muhammadiyah.
9. Mengintensifkan penggalian dana dari berbagai sumber termasuk dari iuran
anggota dan potensi yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha, serta
mengembangkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan
berdasar prinsip manajemen keuangan sehingga dapat mendukung secara
sehat pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pendayagunaan keuangan
organaisasi perlu diperhatikan majelis, badan, lembaga, termasuk ortom,
yang tidak memiliki Amal Usaha dan sumber dana.
10. Mefungsikan Badan Pengawas Keuangan sebagaimana telah dibentuk di
lingkungan Persyarikatan sehingga pendayagunaan keuangan organisasi
dapat dikontrol secara efektif dan efisien.
11. Memperluas bidang gerak Muhammadiyah di dalam seluruh sektor
kehidupan agar dapat berpartisipasi dalam segala lapangan kehidupan
masyarakat modern.
B. Kaderisasi dan Pembinaan AMM
1. Meningkatkan semangat kerja profesional di kalangan generasi muda untuk
mengantisipasi kecenderungan profesionalisme di masa depan.
2. Melaksanakan program kaderisasi secara menyeluruh berdasarkan konsep
Sistem Perkaderan Muhammadiyah dan Pedoman Pelaksanaan Perkaderan
Muhammadiyah yang telah disusun pada periode 1990-1995 di bawah
tanggungjawab dan koordinasi BPK di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah
sebagaimana diatur oleh Qaidah Badan Pendidikan Kader Muhammadiyah
sebagai upaya terarah dan berkesinambungan dalam mengembangkan Kader
Muhammadiyah sebagai Kader Persyarikatan, Kader Umat, dan Kader Bangsa.
3. Meningkatkan kesamaan wawasan anggota pimpinan Persyarikatan tentang
masalah pemikiran internal Muhammadiyah melalui Pengajian Ramadhan
dan forum sejenis lainnya.
4. Mengembangkan pengkajian masalah kaderisasi terutama yang berkaitan
dengan pengembangan sumberdaya dan pimpinan dan melakukan langkahlangkah
terporgram yang bersifat terpadu sebagai tindaklanjutnya.
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sekolah-sekolah Kader
seperti Madrasah Mu‘allimin/Mu‘allimat, Pondok Hajjah Nuriyah Sobron,
Pondok-pondok Pesantren Darul Arqam (Garut, Gombara, Sipirok, Paciran,
dan lain-lain) yang lebih berkualitas dan diproyeksikan bagi pengadaan
kader-kader ulama Muhammadiyah.