95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 (2000) 515
memberi perlindungan dari perlakuan yang tidak adil dalam memperoleh
haknya.
C. Masalah Sosial
1. Berkaitan dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba dan
peredaran minuman keras, maka perlu disusun kembali aturan dan
perangkat hukum yang jelas, dengan diikuti pelaksanaan secara tegas,
baik kepada pengguna, pengedar, produsen, maupun mereka yang
melindungi kegiatan tersebut.
2. Untuk mencegah maraknya peredaran pornografi yang menjurus kepada
dekadensi moral, khususnya di kalangan generasi muda, maka media
massa baik elektronik maupun cetak — tidak menyuguhkan sajian yang
bersifat pornografi dan eksploitasi selera rendah hanya untuk kepentingan
peningkatan tiras. Untuk itu Pemerintah berkewajiban untuk membuat
aturan dan rambu-rambu yang jelas tentang pelarangan pornografi dan
sanksi-sanksinya.
3. Pengiriman Tenaga Kerja lndonesia ke luar negeri, hendaknya tidak
semata-rnata ditujukan untuk mendapatkan devisa, namun juga harus
melindungi dan menghormati martabat mereka dengan memberikan
perlindungan hukum yang memadai, baik pada perekrutan, pengiriman,
penempatan maupun pengembalian mereka. Untuk itu pemerintah perlu
memberikan pengawasan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui
pelatihan-pelatihan yang sesuai, serta menindak-tegas lembaga penyalur
tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
D. Masalah Hukum
1. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam berbagai aspeknya,
maka mutlak diperlukan adanya lembaga peradilan yang mandiri dan
bebas dari intervensi kekuasaan. Untuk ini, maka perlu segera dilakukan
secara sungguh-sungguh pemisahan lembaga yudikatif dari lembaga
eksekutif. Diperlukan pula adanya peraturan perundangan yang
mendukung kemandirian dan pemisahan tersebut, serta membersihkan
lembaga peradilan dari praktek-praktek penyalahgunaan wewenang.
2. Dalam rangka memberantas berbagai bentuk korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka aparat penegak hukum perlu menyelesaikan secara tuntas
penyalahgunaan wewenang, termasuk KKN bentuk baru (Neo-KKN)
seperti: kasus Bu!oggate dan Bruneigate serta yang sejenis. Untuk itu, maka
peran pengawasan DPR perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan
memfungsikan Hak Interpelasi dan Hak Angket.
E. Masalah Pendidikan
1. Untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, beriman
dan berakhlak mulia, maka diperlukan perbaikan dan penyempurnaan
sistem pendidikan nasional, khususnya pembenahan kurikulum dan
tenaga kependidikan. Untuk itu pendidikan hendaknya jangan sematamata
diartikan sebagai proses alih pengetahuan (transfer of knowledge) saja,
melainkan juga meliputi proses alih kemampuan/ketrampilan (transfer of
competency) dan alih nilai (transfer of values) termasuk pendidikan akhlak.