95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 (1990) 399
Muhammadiyah “mendudukkan” ilmu dan teknologi dalam setting gerak keperjuangannya?
Pengkajian akan dua hal tersebut perlu dilakukan mengingat beberapa kenyataan.
Pertama, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan bangsa tersebut
akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan Iptek akan berpengaruh secara
langsung dan tidak langsung terhadap corak dan perilaku masyarakat. Kedua, cirri
masyarakat maju, termasuk masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, akan
diwarnai oleh sifat saintifik dan ketergantungan pada teknologi. Eksistensi suatu
kelompok sosial pada masyarakat yang demikian akan ditentukan oleh seberapa jauh
kepedulian dan penyerapan Iptek dalam langkah gerak kelompok tersebut. Ketiga, masih
adanya kecenderungan pemahaman dikotomik dan distortif di kalangan umat (termasuk
warga persyarikatan) tentang ilmu dan agama. Di sisi lain, angka statistik menunjukkan
bahwa prosentase umat Islam yang terdidik jauh ketinggalan dari umat yang lain (missal
angka relatif sarjana muslim hanya 1,8 permil dibanding umat nasrani yang 17 – 25
permil). Keempat, Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan sudah sedemikian
luas, yang tidak lain merupakan potensi bagi sosialisasi wawasan keilmuan yang
proporsional di atas.
Penulis tidak berpretensi untuk menjawab dua pertanyaan di atas. Namun
masalah pengembangan wawasan keilmuan ini perlu dikaji secara mendalam, mengingat
empat alasan yang dikemukakan di atas. (Beberapa pandangan awal pernah penulis
lontarkan pada forum Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989 dan juga dalam buku “Islam
dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas”).
Pengembangan wawasan gerak perjuangan. Sebagaimana dikemukakan pada
dasar pemikiran keempat di atas, kiprah perjuangan Muhammadiyah berdimensi ganda,
yaitu dimensi agama (keislaman) dan dimensi nasional (keindonesiaan). Secara terpilah,
Muhammadiyah juga telah melakukan, baik pada dimensi agama maupun dimensi
nasional. Hal yang masih perlu diupayakan ialah pemahaman tentang keterpaduan
dua dimensi tersebut. Sebagai ilustrasi misalnya, kita masih kurang mengembangkan
issue-isue yang bersifat nasional tapi sekaligus juga umatik.
Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah sebenarnya
telah merumuskan kedua dimensi gerak tersebut. Namun demikian elaborasi lebih lanjut
perlu dilakukan. Dalam rumusan MKCH tersebut dimensi keindonesiaan, yang tertuang
dalam butir kelima, terkesan masih kurang rinci dan tidak terpadu dengan empat butir
terdahulu.
Apabila pengembangan wawasan gerak yang bersifat bidimensi tersebut telah
terlaksana, maka penjabarannya perlu direfleksikan pada Khittah Perjuangan
Muhammadiyah, baik yang bersifat ke dalam, umatik, maupun nasional.
Pengembangan wawasan yang menyangkut gerak perjuangan yang lain ialah
dalam penjabaran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Walaupun upaya
penyegaran wawasan dakwah sudah dilakukan sejak awal periode (1985), yang berupa
pengembangan program Majelis Tabligh khususnya, serta telah ditetapkannya (strategi)
dakwah Muhammadiyah (Tanwir 1987), namun upaya pengembangan wawasan dakwah
ini belum sepenuhnya merata ke seluruh fungsionaris dakwah Muhammadiyah. Dari
informasi yang terpantau di daerah-daerah serta forum Tanwir 1990, diketahui bahwa
sosialisasi wawasan dakwah sebagaimana dirumuskan dalam Strategi Dakwah
Muhammadiyah belum selancar yang diharapkan, terutama pada Ortom.
Pengembangan wawasan organisasi. Sebagaimana disebutkan daam Muqaddimah
Anggaran Dasar, Muhammadiyah sebagai organisasi adalah alat perjuangan. Pemahaman