95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

240
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
I. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 1971–1974
Muktamar Muhammadiyah ke-39 setelah mendengarkan Laporan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971–1974 dan Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971–1974, yang masing-masing
disampaikan oleh sdr. H. Ramli Thaha, S.H., dan sdr. H. Usman Muttaqien, serta
mendengar dan membahas usul-usul dan saran-saran para peserta serta jawaban
dan penjelasan para pelapor, memutuskan sebagai berikut:
1. Muktamar dapat memahami dan menerima baik Laporan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971-1974, dan menyampaikan saran-saran sebagai
berikut:
a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya segera
merumuskan dan menetapkan Qa‘idah-qa‘idah induk antar Majelis dan
Organisasi Otonom.
b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya mulai
melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Wilayah-wilayah yang
sudah memenuhi syarat-syaratnya.
c. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1971-1974 supaya
memperjuangkan kepada Pemerintah R.I. agar peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2. Muktamar mengesahkan Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 1971-1974 dan menyampaikan saran-saran sebagai
berikut:
a. Sistem Administrasi Keuangan perlu diatur kembali sehingga sesuai
dengan ketentuan-ketentuan administrasi keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Pada Biro Organisasi supaya diberi tugas kewajiban untuk:
(1) memberikan tuntunan administrasi keuangan sampai kepada eselon
Persyarikatan dan lembaga-lembaga terbawah.
(2) Setiap tahun diadakan pengamatan, pemeriksaan keuangan, untuk
dipertanggungjawabkan kepada Sidang Tanwir dan Muktamar.
(3) Conform (2) pada masing-masing eselon di bawahnya, untuk
Musyawarah tahunan pada tingkat masing-masing.
c. Supaya penggalian dana dan pencarian sumber-sumber keuangan baru
yang halal lebih digiatkan dan ditingkatkan di masa mendatang dan perlu
dirumuskan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
d. Semua sumbangan dari dan kepada Muhammadiyah baik dari dalam
negeri maupun luar negeri harus lewat Pimpinan Persyarikatan.
e. Karena uang, harta, dan milik Muhammadiyah jumlahnya tidak sedikit,
maka sebagai langkah pengamanannya, uang milik Muhammadiyah
supaya dititipkan/disimpan di Bank Pemerintah.
f. Agar Persyarikatan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
tahunan.
3. Muktamar melimpahkan wewenang kepada Tanwir membentuk Panitia
Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyh beserta Majelis-Majelisnya serta mempertanggung- jwabkan
hasil kerjanya kepada Muktamar.