95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

462
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
dengan penetrasi kebudayaan dan mekarnya gaya hidup global, yang membuka
peluang bagi tumbuhnya konflik antar-peradaban (clash of civilizations), yang
menyertai dan bahkan melampaui konflik ideologi, ekonomi, dan politik.
6. Kehidupan di era global itu makin memperkuat dan memperluas industrialisasi,
revolusi komunikasi dan informasi, dan modernisasi yang mengarah pada
modernisme dan meluasnya postmodernisme yang dapat memperluas
sekularisasi, sekularisme, materialisme, hedonisme, dan bahkan ateisme yang
sistematik dalam kehidupan umat manusia.
7. Dalam era baru Milenium Ketiga itu juga muncul optimisme yang membuka ruang
yang leluasa bagi kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
revolusi media massa, dan bangkitnya spiritualisme yang memberi peluang bagi
fungsi profetik (kerisalahan) agama dan umat beragama menuju tatanan dunia
yang berketuhanan dan berkeadaban.
8. Di era baru yang serba mendunia itu tumbuh pula kecemasan dan pesimisme
berkenaan dengan gejala degradasi (kehancuran) kemanusiaan dan nilai-nilai
luhur kehidupan akibat desakan materialisme, hedonisme, sekularisme dan
kebudayaan inderawi sehingga umat manusia kehilangan keseimbangan dan
jangkar kehidupan yang hakiki.
B. Kondisi dan Masalah Nasional
1. Gerakan Reformasi di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. Dr. H. M. Amien Rais
(waktu itu Ketua PP Muhammadiyah), mahasiswa, dan segenap kekuatan rakyat
yang telah mengakhiri rezim Orde Baru dengan berhentinya Soeharto pada 21
Mei 1998 dari kursi kepresidenan; merupakan babak baru dalam sejarah
Indonesia untuk memulai langkah demokratisasi dan pembaruan total di segala
bidang kehidupan, tegaknya hak-hak asasi manusia, supremasi hukum, dan
lahirnya civil society (masyarakat madani) yang mengimbangi kekuatan negara
(state) yang selama ini berkuasa menuju tatanan Indonesia Baru yang dicitacitakan.
2. Terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 8 Juni 1999 yang telah terbentuk
dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada
bulan Oktober 1999, yang diawali dan diikuti oleh reposisi berbagai institusi
politik dan kenegaraan di berbagai tingkatan, merupakan harapan baru sekaligus
tantangan yang berat untuk mewujudkan reformasi yang total dalam kehidupan
bangsa dan negara baik di tingkat struktural (sistem politik), kultural (kebudayaan
politik), dan individual (perilaku politik) yang terkait dengan tingkatan-tingkatan
kehidupan lainnya yang menuntut pembuktian-pembuktian langsung secara
nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era
pemerintahan baru itu benar-benar dituntut keteladanan elit dari puncak sampai
bawah, pemerintahan dan birokrasi yang bersih, dan pengelolaan negara yang
jujur, benar, demokratis, mementingkan rakyat, sehingga pemerintah baru tidak
terjebak kembali pada kehidupan otoritarianisme dengan konsentrasi kekuasaan
dalam diri Presiden sebagaimana pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang
menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
3. Bersamaan dengan reformasi yang makin meluas itu tumbuh ledakan partisipasi
politik yang luar biasa yang tidak jarang diwarnai oleh radikalisme (sikap serba
keras) dan anarkhisme (liar, memaksakan kehendak) politik, sehingga kehidupan
berdemokrasi masih merupakan harapan daripada kenyataan, yang memerlukan