95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-34 (1959) 161
5. Mengintensifkan pengamatan jalannya putusan Tarjih.
6. Membentuk Panitia Pusat Gerak Amal Muhammadiyah seluruh Indonesia
dalam menghadapi peringatan Setengah Abad, sehingga mewujudkan hasil
usaha yang nampak.
7. Sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya memberi prioritas pertama kepada
putera-puteri keluarga Muhammadiyah yang memenuhi syarat-syarat
minimum untuk masuk sekolah ke tingkat lanjutannya.
8. Menyusun leerplan (kurikulum) terurai yang tertentu untuk sekolah-sekolah
Muhammadiyah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat atas.
9. Memperhatikan perkembangan organisasi-organisasi pelajar Muhammadiyah,
dengan menugaskan Majelis Pengajaran bersama-sama Majelis Pemuda untuk
maksud tersebut dan mengatur selanjutnya.
10. Ujian-ujian masuk sekolah Muhammadiyah diseragamkan.
11. Mempergiat turne ke Daerah-daerah dan Cabang-cabang pada umumnya,
terutama yang terbelakang.
12. Mengaktifkan muballigh/muballighat di transmigrasi.
13. Mengaktifkan Majelis Ekonomi dan mempergiat usaha hingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh segenap anggota dan organisasi.
Lampiran 5
* * *
KESIMPULAN DAN PERUMUSAN DARI NADWAH (SEMINAR)
YANG BERLANGSUNG DALAM MUKTAMAR KE-34
I. Soal: Dasar dan Khittah Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah
A. Uraian Sdr. Sa’duddin Djambek
1. Perubahan zaman yang membawa perubahan masyarakat membawa
konsekuensi, bahwa harus ada tinjauan kembali dalam suasana dan cara
pelaksanaan pendidikan.
2. Kesulitan yang kita hadapi:
a. Bahaya system pendidikan yang seragam bagi Indonesia yang daerahdaerahnya
mempunyai bermacam corak.
b. Kurang adanya nilai-nilai kerochanian dalam sekolah-sekolah kita di
Indonesia.
c. Kesukaran-kesukaran administratif yang mengalihkan pandangan kita
dan mengubah pendidikan yang sebenarnya.
d. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghambat jalannya pendidikan.
e. Soal-soal politik yang mengganggu jalannya pendidikan.
Untuk mengatasi ini perlu adanya ketegasan dalam politik pengajaran yang
sudah dipertimbangkan secara masak-masak dan dengan teliti, lalu dijalankan
dengan penuh keyakinan dan rasa tanggungjawab.
3. a. Sekolah partikelir (swasta) pada zaman penjajahan sebagai imbangan
terhadap pendidikan penjajah.
b. Pada zaman Kemerdekaan sekarang aspek tersebut hendaklah ditiadakan.