95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 (1995) 421
II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 1990 –
1995.
Menerima laporan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
Muhammadiyah masa jabatan 1990–1995 dengan beberapa catatan sebagai berikut:
A. Laporan Keuangan
1. Pada Muktamar Muhammadiyah yang akan datang, laporan hasil
pemeriksaan keuangan hendaknya dilaporkan secara lebih rinci.
2. Penghimpunan “Dana Abadi” yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat
dari para anggota Persyarikatan, hendaknya menyampaikan tembusan
suratnya kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah.
3. Dalam upaya meningkatkan penghimpunan “Dana Abadi”, Pimpinan
Pusat agar bekerjasama dengan majalah Suara Muhammadiyah dan Harian
Republika.
B. Wakaf dan Kehartabendaan
1. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
supaya meningkatkan kerjasamanya dengan BPN dan Departemen Agama
dalam mensertifikatkan tanah-tanah (hak milik dan wakaf)
Muhammadiyah.
2. Perlu peningkatan inventarisasi harta kekayaan yang dimiliki
Muhammadiyah seluruh Indonesia.
C. Ekonomi
Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya mengambil perhatian
yang lebih serius terhadap BPR Muhammadiyah seperti BPR Matahari Arthadaya,
sehingga terdapat hubungan organisasi antara BPR tersebut dengan
Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah.
D. Keyakinan Hidup Islami Muhammadiyah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya segera menyelesaikan penyusunan
dan penerbitan “Keyakinan Hidup Islami Muhammadiyah”.
E. Bimbingan Haji
Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya mengambil prakarsa menyelenggarakan
bimbingan haji warga Muhammadiyah.
F. Rangkap Jabatan
Untuk terlaksananya tugas-tugas Pimpinan Persyarikatan dengan sebaikbaiknya,
dalam kaitannya dengan rangkap jabatan di dalam Muhammadiyah,
dipandang perlu menghapus ART Pasal 15 ayat (g) yang berbunyi: “… kecuali
dengan izin Pimpinan Pusat.”
G. Umum
1. Sesuai dengan bunyi ART Pasal 19 ayat (6), hendaknya laporan Pimpinan
Pusat Muhammadiyah telah dikirimkan kepada Pimpinan Wilayah dan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah paling lambat 3 bulan sebelum
pelaksanaan Muktamar.
2. Sistematika laporan hendaknya dibuat secara metrik yang meliputi
perencanaan, kegiatan, dan evaluasi.
3. Agar dalam laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Muktamar
yang akan datang dicantumkan data organisasi yang meliputi:
- jumlah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,