95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

404
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
BAB II
LANDASAN HUKUM FORMAL (UUD 45) TENTANG
PENANGGULANGAN KAUM DHU‘AFA
Dalam Pembukaan UUD 45 dikemukakan dengan tegas cita-cita rakyat Indonesia
mengenai negara Indonesia, yang dengan kata-kata “Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Itulah maksud rakyat Indonesia untuk membentuk
negara guna mencapai lima hal: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk
mendapatkan tujuan itu kita telah mempergunakan waktu hampir 45 tahun, sedang
untuk mencapai Indonesia yang adil kita masih memerlukan waktu paling kurang 25 –
30 tahun lagi.
Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia yang merdeka telah kita rebut
dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kita menganut ajaran: “… jika pemerintahan baru
sanggup mempertahankan undang-undang dasar baru dengan cara yang efektif, maka
pemerintahan itu dan undang-undang dasar itu adalah menurut hukum internasional,
pemerintahan yang sah dan undang-undang dasar yang berlaku bagi negara itu. Oleh
karena itu UUD 1945 dalam periode 1945-1949 menurut kita adalah UUD Republik
Indonesia yang merdeka.
Dengan selesainya peristiwa-peristiwa Darul Islam di Jawa Barat, gerakan
pemisahan diri dari Republik Indonesia Maluku, Darul Islam di Sulawesi Selatan,
pemberontakan Aceh, pemberontakan PRRI di Sumatera dan Sulawesi Utara dan
terintegrasinya Irian Barat ke Ibu Pertiwi, Republik Indonesia yang bersatu sebagai yang
dicita-citakan oleh Bapak-bapak Kemerdekaan kita dalam Panitia Penyelidik dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah tercapai.
Dengan pengakuan kedaulatan negara kita oleh negara-negara Arab pada tahun
1947 dan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, kemudian oleh sebagian besar negaranegara
lain setelah itu, Indonesia yang berdaulat telah diakui hampir semua negaranegara
berdaulat di muka bumi ini.
Ketiga-tiga pembangunan nasional yang berintikan politik, yaitu mengenai
Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, telah kita capai dalam kurun waktu
1945 – 1947 di bawah kepresidenan Ir. Soekarno.
Dalam usaha pembangunan nasional yang berintikan ekonomi dari hasil
kepresidenan Jenderal Soeharto dalam kurun waktu 1967 – 1993, insya Allah cita-cita
rakyat Indonesia mengenai Indonesia yang makmur telah ditetapkan landasan dan asasasasnya.
Menurut data yang ada sejak 1976 sampai 1987 jumlah dan prosentase penduduk
miskin semakin mengecil (berkurang). Distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia
semakin baik, ketimpangan semakin berkurang. Bahkan menurut statistik Food and
Agricultural Organization (FAO), pertumbuhan Indonesia dalam per kapita produksi
padi-padian antara 1974/5 dan 1984/5 adalah tertinggi kedua di Asia sesudah Burma
(Myanmar). Dalam bulan Nopember 1985, Presiden Soeharto telah diundang untuk
berbicara di depan Konperensi 40 tahun Peringatan FAO di Roma sebagai wakil negaranegara
berkembang. Undangan itu adalah pengakuan hasil-hasil Indonesia yang
monumental di bidang pertanian.
Pada waktu ini pakar-pakar sedang mempersiapkan pola umum pembangunan
jangka panjang yang meliputi waktu 25 tahun mendatang. Dalam salah satu pertemuanpertemuan
itu , saya mengusulkan: “Jika cita-cita rakyat Indonesia mengenai negara
Indonesia yang telah dikemukakan oleh Pembukaan UUD 1945 itu tetap menjadi pegangan
dan pedoman kita, maka cita-cita negara Indonesia yang adil, tidak dapat tidak harus