95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

326
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
10. Dalam rangka mengembangkan dakwah pada era informasi yang menjangkau
masyarakat luas, maka di tiap wilayah agar diupayakan pendirian pemancar
radio dakwah.
11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengefektifkan/meningkatkan peranan
majalah Suara Muhammadiyah sebagai sarana komunikasi informasi dan
dakwah di kalangan warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada
umumnya.
12. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar meningkatkan fungsi dan peranan
P:usat Informasi dan Dokumentasi Muhammadiyah.
13. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mengaktifkan
kembali Majelis Hikmah sebagai pusat pengkajian masalah-masalah strategis
dan kebijaksanaan negara.
14. Untuk menghindarkan umat Islam dari makanan/minuman maupun prodek
lain yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan Islam, maka dipandang
perlu mendirikan Lembaga Konsumen Islam.
15. Agar Persyarikatan Muhammadiyah mengaktifkan kegiatan-kegiatan seni
budaya yang bernafaskan Islam.
16. Untuk mendukung terselenggaranya proses manajemen organisasi yang
efektif, dipandang perlu membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Manajemen di tiap Wilayah.
17. Agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah memrakarsai pembentukan organisasi
profesional dan fungsional di kalangan umat Islam seperti Ikatan pengusaha
Muslim Indonesia (IPMI), Ikatan Seniman Budayawan Muslim Indonesia
(ISBMI).
IX. RESOLUSI DAN REKOMENDASI
A. KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA
1. Dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama,
menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan:
a. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/BER/MDG-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemelukpemeluknya.
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman
Penyiaran Agama dan Penjelasannya.
c. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan
Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia dan
Penjelasannya.
d. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Penyiaran Agama dan
Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di
Indonesia.
2. Menyerukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan ketentuan-ketentuan
di atas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
dilengkapi dengan sanksi bagi yang melanggarnya.
3. Menyerukan kepada seluruh pimpinan dan penganut berbagai agama di
Indonesia untuk menaati semua keputusan-keputusan tersebut di atas.