95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-37 (1969) 193
D. Masalah Hizbulwathan:
Usaha menghidupkan kembali H.W. perlu dilanjutkan dan diintensifkan.
Dalam hal usaha untuk itu harus melalui saluran politik, supaya dimanfaatkan
semua saluran politis yang dapat dibenarkan.
E. Inventarisasi:
Untuk dapat melakukan evaluasi ke dalam secara riil, sangat dibutuhkan
inventarisasi segala milik kekayaan Persyarikatan di seluruh Indonesia.
Semua tingkatan organisasi harus telah menyelesaikan inventarisasi ini
selambat-lambatnya akhir 1969 dan melaporkannya secara hirarkhis
sebagaimana mestinya.
II. Pelaksanaan selanjutnya dari keputusan-keputusan pada angka I di atas, diserahkan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
III. Masalah Pembukuan/Keuangan.
Adalah suatu kenyataan bahwa:
1. Pembukuan P.P. Majelis Ekonomi dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tidak
dilakukan sebagaimana mestinya.
2. Tata usaha keuangan dari P.P. Majelis P.K.U. belum dikerjakan sebagaimana
yang dikehendaki.
3. Pembukuan dari P.P. Majelis Pendidikan dan Pengajaran kurang dapat
dipertanggungjawabkan.
Maka menugaskan kepada P.P. Muhammadiyah agar kenyataan-kenyataan tersebut
segera dapat diakhiri untuk selanjutnya ditertibkan dan diperbaiki.
Wabillahittaufiq wal hidayah.
Lampiran 2
* * *
TAJDID IDEOLOGI DAN KHITTAH PERJUANGAN
1. Setelah mempelajari prasaran tentang “Tajdid Ideologi/Keyakinan Hidup dan
Khittah Perjuangan Muhammadiyah” yang disampaikan oleh H. M. Djindar Tamimy,
dan tanggapan-tanggapan dari Muktamirin terhadap prasaran tersebut;
2. Menyadari bahwa perlu adanya suatu perumusan penegasan tentang konsepsi yang
sistematis dan menyeluruh menurut ajaran-ajaran Islam, yang dapat menjadi
pegangan dan tuntunan bagi umat Islam umumnya dan keluarga Muhammadiyah
khususnya; dan menyadari pula bahwa untuk merumuskan konsepsi tersebut
memerlukan penyelidikan dan pembahasan yang lebih mendalam;
3. Memutuskan:
a. Menerima prasaran tersebut pada garis besarnya.
b. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk
suatu tim penyusun konsepsi tersebut di atas, dengan mengikut-sertakan ahliahli
dalam berbagai bidang.
c. Menerima prasaran dan tanggapan-tanggapannya menjadi bahan penyusunan
konsepsi termaksud
d. Menetapkan agar konsepsi itu hendaknya telah tersusun dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sesudah Muktamar.
* * *