95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

424
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
3. Mengusulkan atau mengimbau kepada pemerintah c.q. Departemen
Penerangan R.I. agar mengontrol, meninjau ulang, bahkan menghapus
program-program acara tayangan televisi baik TVRI maupun televisi swasta,
yang menampilkan dan/atau membawa muatan-muatan kekerasan/
sadisme, eksploitasi seks, hidup bebas, dan acara-acara sejenis yang bertent
angan dan tidak selaras dengan nilai-nilai agama dan falsafah Pancasila.
4. Muhammadiyah mengharapkan pemerintah untuk mewaspadai dan
melarang jaringan-jaringan asing yang merusak moral bangsa.
D. KELUARGA SEJAHTERA
1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah tentang program Keluarga
Berencana (KB) sebagai berikut:
a. Bahwa Program KB menurut Muhammadiyah adalah pengaturan jarak
kelahiran, bukan pembatasan jumlah kelahiran (Birth Control).
b. Bahwa norma Program KB adalah program keluarga Sakinah Sejahtera.
c. Tetap mengharamkan kontrasepsi mantap (kontap) dengan cara
vasektomi, tubektomi, Menstrual Regulation (MR) serta pengguguran.
2. Menyerukan kepada pemerintah untuk mengontrol penjualan,
pendistribusian, dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, agar tidak disalahgunakan
untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan ajaran Islam.
E. EKONOMI
1. Muhammadiyah sangat prihatin terhadap kecenderungan demoralisasi
di segenap lini yang telah menyebabkan ketidakmampuan banyak
pemimpin dan sebagian anggota masyarakat untuk membedakan antara
nilai-nilai kebaikan (alhasanah) dan nilai-nilai keburukan (assayyiah).
Pada gilirannya demoralisasi ini telah melahirkan kolusi, korupsi,
eksploitasi manusia atas manusia lain, kezaliman sosial ekonomi dan
ketidakberdayaan lapisan kaum Dhu‘afa untuk membebaskan dirinya dari
himpitan kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Muhammadiyah berpendapat bahwa segenap pihak terutama pemerintah
sesegera mungkin menegakkan accountabilitas publik dan transparasi
publik dalam rangka mewujudkan moralitas publik dan moralitas bangsa.
3. Mengimbau kepada para pengusaha Indonesia untuk mendukung dan
dapat melaksanakan imbauan pemerintah tentang pembagian saham
kepada koperasi (sebesar 2,5%) sebagai salah satu cara pemerataan
kesempatan berusaha dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
4. Menyerukan kepada pemerintah untuk lebih menciptakan peluang dan
mengembangkan program keterkaitan antara pengusaha-pengusaha besar,
menengah dan kecil termasuk koperasi.
5. Mendukung upaya pemerintah dan DPR yang sedang menggodok Rencana
Undang-Undang Anti Monopoli dan Oligopoli, sehingga aset ekonomi tidak
terkonstentrasi pada sekelompok kecil orang.
6. Menyerukan kepada umat Islam untuk meningkatkan pengelolaan dan
pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara
meningkatkan kemampuan ekonomi umat.
7. Bahwa penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh lembaga-lembaga
ekonomi modern dan pemanfaatan proyek-proyek pembangunan
hendaknya sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.