95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah

192
Seabad Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar
Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk disempurnakan, dan seterusnya dijadikan
bahan sumbangan pikiran Muhammadiyah kepada Pemerintah Republik Indonesia
dalam pelaksanaan Repelita. (lihat lampiran 9).
Lampiran 1
* * *
LAPORAN P.P. MUHAMMADIYAH PERIODE 1965–1968
Mendengar : Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965–1968 yang
disampaikan kepada Muktamar;
Mengingat : A.D. Bab VI Pasal 15 da A.R.T Pasal 9 dan Pasal 18;
Mengingat pula: Keputusan-keputusan Muktamar ke-36 di Bandung;
Berpendapat : Bahwa pada dasarnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah
berikhtiar dengan sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah
kebijaksanaan selama periode 1965 – 1968 sesuai garis dan pedoman
yang telah diletakkan/diamanatkan oleh Muktamar ke 36 di Bandung
dengan memanfaatkan segala kemungkinan kondisi dan situasi;
Memutuskan : Dengan memohon hidayat dan ‘inayah Allah SWT.
M E N E T A P K A N :
I. Menerima baik laporan P.P. Muhammadiyah periode 1965 – 1968 dengan catatancatatan
untuk perhatian sepenuhnya hal-hal sebagai berikut.
A. Pelaksanaan Keputusan-keputusan Muktamar ke 36 di Bandung:
1. Keputusan termaktub pada II dan III:
a. Jiwa dari keputusan-keputusan tersebut perlu diusahakan terus
dengan perubahan materi yang disesuaikan dengan kondisi dan
situasi dewasa ini.
b. Konsepsi-konsepsi yang dimaksudkan hendaknya telah dibicarakan
dan ditetapkan pada dan oleh Muktamar yang akan datang.
2. Keputusan termaktub pada IV:
Pimpinan dan bimbingan guna meningkatkan, meluaskan, dan menyempurnakan
usaha da’wah perlu lebih diintensifkan dan lebih diefektifkan pada semua tingkat
dan aparat organisasi.
3. Keputusan termaktub pada V:
Pembinaan organisasi hendaknya lebih disempurnakan, dengan tidak
meninggalkan usaha-usaha ketertiban organisasi – administrasi, namun
diperlukan cara kerja yang lebih rasional dan lebih praktis dari yang digunakan
selama ini.
B. Menghadapi kegiatan Kristenisasi:
Diperlukan adanya pedoman dan tuntunan yang praktis dan sistematis, baik
di bidang da’wah maupun di bidang dana, yang harus dijdikan pegangan
seluruh daerah dalam menghadapi kegiatan Kristenisasi.
C. Masalah Persatuan Umat Islam:
Diperlukan penciptaan situasi baik di bidang politis maupun di bidang
kemasyarakatan, sebagai prausaha yang dapat meratakan jalan menuju
terciptanya kesatuan langkah dan strategi umat Islam.