Islam dan Kebebasan

‘penelitian yang teliti mengenai sumber-sumber tradisi Islam
terdahulu mengungkapkan sikap yang semakin keras terhadap
kemurtadan ... karena pandangan yang bertentangan telah
dihubungkan dengan pendukung tradisional terdahulu,
termasuk pendiri sekolah hukum, para ahli hukum berikutnya
bebas menafsirkan tradisi klasik untuk disesuaikan dengan
perangai mereka sendiri, masa dan iklim politik di tempat
mereka tinggal’.
Saeed (2004: 98), di dalam buku penting tentang kemurtadan,
mengutip Rached Ghannouchi yang menyatakan bahwa
kemurtadan adalah kejahatan politik dan bahwa petunjuk
Al Quran menegaskan prinsip kebebasan beragama dan
melarang paksaan.
Pembebasan yang diberikan kepada perempuan dan kaum
minoritas juga menjadi petunjuk bahwa mereka yang
merancang hukum kemurtadan memikirkan kemanfaatan
politik. Sulayman (2011), dalam bukunya Tolerance and
Coercion in Islam, menyimpulkan bahwa para petarunglah
yang bertanggung jawab menerima atau tidak menerima
Islam. Friedman (2003) meringkas pandangan dan argumen
Abu Hanifa, imam pertama dan terbesar di antara empat
imam sunni. Dia menyatakan: ‘Jadi, dalam analisis Abu Hanifa,
kemurtadan memiliki dua aspek. Yaitu dosa yang bersifat
keagamaan yang akan dihukum Tuhan di akhirat, dan juga
kejahatan politik, yang kemungkinan besar diikuti dengan
pemberontakan’ (Friedman, 2003: 137). Dalam analisis
Friedman, persepsi Abu Hanifa adalah bahwa kemurtadan
muslim laki-laki pada mulanya adalah kejahatan politik, yang
melibatkan bahaya pemberontakan. Hukuman berat yang
dibawanya adalah masalah kebijakan publik, yang dirancang
untuk melindungi kesejahteraan muslim.
Menurut Ayoub (1994), kemurtadan tetap menjadi masalah
teoretis bagi muslim hingga saat ini dan menjadi masalah
penting seperti pertanyaan politik atas bangkitnya
kolonialisme Barat. Ayoub mengutarakan bahwa masalah ini
mengakar, dan dipengaruhi oleh, sekularisasi yang dipaksakan
102